nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Kompetensi PNS Distandarkan, Ini Acuannya

Rizqa Leony Putri , Jurnalis · Selasa 15 Oktober 2019 15:31 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 10 15 320 2117183 kompetensi-pns-distandarkan-ini-acuannya-m1BBEckzVZ.jpg PNS (Okezone)

JAKARTA - Badan Kepegawaian Negara (BKN) menerbitkan peraturan standar pelaksanaan asesmen aparatur sipil negara (ASN). Peraturan ini digunakan sebagai parameter dalam melaksanakan pengukuran indeks profesionalitas ASN.

Parameter tersebut diatur dalam Peraturan BKN Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi. Hal ini menyusul urgensi penetapan standar penilaian kompetensi ASN menjadi sebuah isu krusial. Saat ini, sudah mulai bermunculan beberapa lembaga yang sudah beroperasi untuk melakukan penilaian kompetensi ASN.

 Baca juga: Waspada Penipuan Jelang Pendaftaran Seleksi CPNS 2019

Bahkan beberapa instansi pemerintah mulai berencana mendirikan lembaga penilaian kompetensinya sendiri. Tak hanya itu, lembaga penilaian kompetensi selain pada instansi pemerintah sudah mulai melirik pasar asesmen ASN, demikian seperti dilansir dari situs resmi BKN, Jakarta, Selasa, (15/10/2019).

 PNS

Menurut Kepala Pusat Penilaian Kompetensi ASN (Kapuspenkom) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Purwanto, peraturan ini merupakan acuan/standar instansi pemerintah dalam melaksanakan asesmen bagi ASN. Urgensi dari memahami isi peraturan ini adalah karena di dalamnya tidak hanya mengatur tentang organisasi, akan tetapi juga sumber daya manusia dan metode yang digunakan dalam pelaksanaan asesmen.

 Baca juga: Awas! Masih Ada Penipuan di Tryout CPNS

Tak hanya itu, Kepala Bidang Pengembangan Standar Penilaian Kompetensi Christina Nailiu pun memberikan penjelasan terkait isi dari Peraturan BKN Nomor 26 Tahun 2019.

“Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk menjamin mutu atau kualitas hasil penilaian kompetensi yang dilakukan oleh lembaga penilaian kompetensi,” ujarnya.

Christina berpendapat bahwa banyak instansi pemerintah yang membuat lembaga penilaian kompetensinya sendiri, akan tetapi ketika ditelusuri lebih lanjut lembaga tersebut hanya melakukan psikotes. Padahal menurutnya asesmen tidak hanya terdiri dari psikotes saja, melainkan banyak tahap yang perlu dilaksanakan.

"Inilah mengapa kita perlu membuat standarnya agar tidak terjadi perbedaan serta hasil asesmen dapat terjamin mutu serta kualitasnya,” ungkap Christin.

Sebagai informasi, Peraturan BKN Nomor 26 Tahun 2019 terdiri atas 6 (enam ) bab, antara lain Ketentuan Umum, Penyelenggara Penilaian Kompetensi, Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi, Penegakan Standar Penyelenggara Penilaian Kompetensi, Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi, dan Penutup. Peraturan ini akan segera disosialisasikan kepada seluruh Kepala Kantor Regional (Kakanreg) BKN serta kepada instansi pusat dan daerah yang berjumlah kurang lebih 100 instansi.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini