nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Disuruh Jokowi, Para Menteri Ini Sibuk Ngurus Alih Fungsi Lahan Sawah

Taufik Fajar, Jurnalis · Rabu 16 Oktober 2019 19:05 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 10 16 320 2117845 disuruh-jokowi-para-menteri-ini-sibuk-ngurus-alih-fungsi-lahan-sawah-vDd0Jkqel3.jpg Menko Darmin Gelar Rakor Alih Fungsi Sawah (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menggelar rapat kordinasi (rakor), tentang kebijakan pengendalian lahan sawah di Gedung Kemenko Perekonomian hari ini.

 Baca Juga: Mengintip Cara Kerja Aturan Alih Fungsi Sawah

Rakor tersebut dihadiri oleh Menteri ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana (PSP) Kementan Sarwo Edhi.

Menteri ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil mengatakan, pemerintah saat ini sedang merampungkan peta sawah. Di mana peta sawah tersebut berfungsi untuk mengendalikan alih fungsi sawah yang semakin marak dalam beberapa waktu belakangan.

 Baca Juga: Jokowi Keluarkan Aturan Khusus Selamatkan Sawah Indonesia

"Rapat tadi tentang implementasi atau mempersiapkan tindak lanjut dari perpres tentang penyelamatan lahan sawah. Dan perpres sudah keluar dari bulan lalu, maka itu memerintahkan sekian menteri untuk mengambil tindakan dalam rangka pengendalian lahan sawah," ujar dia, Rabu (16/10/2019).

 Sawah

Menurut dia, ada lahan sawah sebanyak 7,1 juta hektare (ha) di seluruh Indonesia. Lahan tersebut berpotensi berubah fungsi apabila tidak ada aturan untuk melindungi dari pemerintah.

"Jadi apabila ATR tentang tata ruang dan menjamin perpres ini akan tertuang dalam aturan yang jelas. Kementan tentu sesuai dengan tupoksi masing-masing. Lahan sawah 7,1 juta hektare tapi nanti harus diverifikasi lebih lanjut lagi," tutur dia

Dia menambahkan, ada empat langkah yang akan dilakukan pemerintah ke depan agar lahan sawah tak beralih fungsi. Seperti pertama, pemeriksaan peta sawah yang telah dibuat dengan kondisi di lapangan.

"Kemudian, kedua dalam tata ruang, kita akan wajibkan harus ada data spasial di mana sawah yang akan diselamatkan. Kemudian masalah insentif, karena akan kita kunci tanah orang tidak boleh dialihkan. Lalu, tentang bagaimana persaingan antara tanaman pangan dan industri, harus ada rule based," ungkap dia.

 Sawah

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini