nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Bappenas Tampung Permintaan Warga Dayak Lahan 5 Ha Tiap Keluarga

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Kamis 17 Oktober 2019 17:55 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 10 17 470 2118292 bappenas-tampung-permintaan-warga-dayak-lahan-5-ha-tiap-keluarga-IE0PUgciPn.jpeg Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. (Foto: Okezone.com/Yohana)

JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, pihaknya menampung permintaan warga Dayak terkait pemberian lahan seluas 5 hektare (ha) setiap kepala keluarga (KK). Lantaran, persoalan lahan menjadi wewenang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Tentunya nanti akan kami sampaikan kementerian ATR/BPN untuk melihat akomodasi dari permintaan tersebut," ujar Bambang ditemui di Kantor Bappenas, Jakarta, Kamis (17/10/2019).

Baca Juga: Ibu Kota Pindah, Swasta Tak Tertarik Sewa Gedung Bekas Pemerintahan di Jakarta

Lahan seluas 5 hektare merupakan salah satu dari beberapa permintaan warga Dayak. Di antaranya ada permintaan 10 hektare untuk dijadikan hutan adat di setiap desa. Hal ini sebagai tuntutan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Dayak.

bambang brodjonegoro

Bambang menekankan, pada umumnya pembangunan ibu kota tidak berarti dampak ekonominya hanya dirasakan di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, yang menjadi lokasi ibu kota baru. Dampak ekonomi juga akan dirasakan pada wilayah-wilayah di sekitar ibu kota.

"Jadi yang dibangun nanti tidak hanya di dalam wilayah ibu kota negara saja, tapi juga mencakup daerah penyangga, sekelilingnya, termasuk bagaimana caranya membangun masyarakat lokal, sehingga bisa berbaur dengan mudah di ibu kota baru tersebut," jelasnya.

"Saya yakin pembangunan ibukota baru ini akan banyak dampak positif secara ekonomi dan infrastruktur wilayah Kalimantan Timur lainnya," imbuh Bambang.

bambang brodjonegoro

Sebelumnya, Wakil Bendahara Umum Majelis Adat Dayak Nasional Dagut H. Djunas menyampaikan, pemerintah pusat harus memperhatikan keberlangsungan hidup warga Dayak. Lantaran, saat ini masyarakat Dayak tak lagi memiliki tanah garapan, karena sebagian besar lahan telah dikuasai swasta.

"Artinya masyarakat kita ingin punya tanah 5 hektare tiap keluarga dengan sertifikat gratis dan setiap desa punya hutan adat 10 hektare," ujarnya dalam acara seminar tentang pemindahan ibu kota.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini