nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Harus Berlandas Pancasila, Termasuk Sektor Ekonomi

Adhyasta Dirgantara, Jurnalis · Minggu 20 Oktober 2019 14:04 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 10 20 20 2119303 pemerintahan-jokowi-ma-ruf-harus-berlandas-pancasila-termasuk-sektor-ekonomi-2lX4v43DIq.jpg Presiden Jokowi (Foto: Okezone.com/Setkab)

JAKARTA – Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024, Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin akan dilantik di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, hari ini. Komite Ekonomi Industri Nasional (KEIN) pun memberikan saran untuk jalannya ekonomi ke depan.

KEIN menilai jika struktur dan jalannya perekonomian Indonesia ke depan haruslah berlandaskan pada Pancasila (Pancasilanomics). Dengan begitu, keadilan serta kemakmuran dapat segera dirasakan oleh rakyat secara nyata dalam bingkai Indonesia Maju.

Baca Juga: 30 Tahun ke Depan, Ekonomi RI Diproyeksi Jadi Terbesar Keempat di Dunia

"Pancasilanomics menempatkan keadilan sebagai orientasi dari pembangunan. Sehingga pemenuhan hak sosial rakyat dapat terpenuhi, kesempatan terbuka bagi seluruh warga dan persatuan nasional semakin kuat," ujar Wakil Ketua KEIN Arif Budimanta, dalam keterangannya, Minggu (20/10/2019).

Pancasilanomics sebagai sebuah sistem dan paradigma ekonomi, memiliki perbedaan yang cukup mendasar dengan sistem serta paradigma lain. Pancasilanomics memiliki nilai yang khas dari kehidupan sosial masyarakat Indonesia dengan titik berangkat yang berbeda dengan liberalisme.

Pancasilanomics

"Pancasilanomics menempatkan nilai etik pertanggung jawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai fondasi penting dalam relasi ekonomi, yang titik berangkatnya bukan berasal dari basis individualisme, apalagi kapital atau modal," tutur Arif.

Pada dasarnya, Pancasilanomics memiliki tiga corak inti yang utama. Pertama, ruh dari ekonomi yang dikehendaki oleh konstitusi. Kedua, tidak anti terhadap pasar, karena justru di pasar itu lah perlu ada perlindungan terhadap pelaku-pelaku ekonomi agar dapat berelasi dengan adil. Ketiga, sebagai konsekuensi dari dua poin sebelumnya, maka negara harus hadir untuk mendukung serta menopang pelaku pasar, baik yang lemah maupun dilemahkan.

Baca Juga: 4 Syarat agar Ekonomi Indonesia Terbesar Nomor 5 di Dunia

"Pancasilanomics menempatkan keseimbangan dan integrasi sosial yang menjadi tujuan akhir, bukan keseimbangan pasar," tambahnya.

Sebagai perbandingan, negara-negara maju di dunia terbukti memiliki paradigma ekonomi yang khas, yang berasal dari kebudayaan serta pola masyarakat setempat. Jerman memiliki social market economy, Korea Selatan memiliki Dao-Yi-Li (neo confusianism) serta Jepang dengan konsep Wa yang mengutamakan kerjasama.

"Maka dari itu Pancasilanomics dapat menjadi sistem dan paradigma ekonomi Indonesia ke depan, sebagai panduan dalam menyusun jalan Indonesia Maju," tegas Arif.

Jalan Indonesia Maju dengan berpandu pada Pancasilanomics, diharapkan dapat mengeluarkan Indonesia dari jebakan pertumbuhan ekonomi 5%, menurunkan ketimpangan antar pendapatan dan antarwilayah, serta menguatkan keberpihakan negara terhadap UMKM dan Koperasi.

Terkait dengan UMKM, komposisi pelaku usaha di Indonesia ternyata 99,99% terdiri dari pelaku UMKM, yang mampu menyerap tenaga kerja hingga 97% dan berkontribusi sebesar 60% terhadap PDB Nasional.

Presiden Jokowi Jenguk Menkopolhukam Wiranto di RSPAD

Sayangnya, kebijakan distribusi pembiayaan perbankan, justru lebih berpihak kepada pelaku usaha besar yang memperoleh alokasi hingga 80% dari total distribusi pembiayaan perbankan.

"Redistribusi aset dan akses, Regional Growth Strategy serta menaikkan kelas UMKM dan Koperasi, adalah solusi operasional dari Pancasilanomics untuk dapat menyelesaikan persoalan mendasar ekonomi kita, sehingga Indonesia Maju dapat segera terwujud," pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini