nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Jokowi-Ma'ruf Dilantik, Ini Harapan untuk Jokowinomics Jilid II

Adhyasta Dirgantara, Jurnalis · Minggu 20 Oktober 2019 14:45 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 10 20 20 2119324 jokowi-ma-ruf-dilantik-ini-harapan-untuk-jokowinomics-jilid-ii-7lA9VOOEvs.jpg Presiden Joko Widodo (Foto: Okezone.com/Antara)

JAKARTA - Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin telah resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden untuk 5 tahun ke depan. Pelantikan tersebut dilaksanakan di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Minggu (20/10/2019).

Dengan demikian, harapan-harapan baru pun muncul dalam masa kepemerintahan kali ini. Terutama untuk para menteri-menteri baru yang notabene menjalankan tugas-tugas dari orang nomor 1 di Indonesia.

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia

Salah satunya adalah Ketua Umum Aprindo Roy Mandey. Dia berharap para menteri terpilih bisa memahami dan menjalankan visi serta misi dari Presiden Jokowi. Pasalnya, tanpa pemahaman itu, visi dan misi sebagus apapun yang digagas oleh Presiden Jokowi akan percuma karena tidak bisa dijalankan dengan baik.

Baca Juga: Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Harus Berlandas Pancasila, Termasuk Sektor Ekonomi

"Tentunya pembantu presiden yang pertama kali substansinya di kala terpilih menjadi menteri itu perlu memahami mendalami bahkan menjalankan mengkonkretkan visi dan misi Pak Presiden (Jokowi)," ujarnya saat dihubungi Okezone.

Selanjutnya, Roy juga mengatakan kalau para menteri harus bisa memahami dan mempelajari situasi dan kondisi terkini. Sehingga, nantinya mereka tidak mengeluarkan kebijakan yang justru bisa membuat situasi semakin memburuk.

Presiden Jokowi Jenguk Menkopolhukam Wiranto di RSPAD

"Perlu dipelajari lebih dahulu, mengevaluasi apa yang sudah dikeluarkan, dan apa yang belum berjalan berkaitan dengan Kementerian yang akan dipimpinnya. Untuk bagian yang tadi dalam rangka mencapai visi dan misi pak presiden. Jadi perlu ada evaluasi internal sebelum membuat rancangan atau roadmap kebijakan atau regulasi," jelasnya.

Baca Juga: 30 Tahun ke Depan, Ekonomi RI Diproyeksi Jadi Terbesar Keempat di Dunia

Lalu, menteri yang terpilih harus bisa lebih banyak lagi melibatkan para pelaku usaha dalam membuat kebijakan. Sebab menurutnya, hanya para pelaku usaha lah yang mengetahui kondisi yang ada di lapangan dan biasannya menteri profesional hanya ahli dalam menguasai bidangnya saja.

"Menteri yang baru melibatkan pelaku usaha dalam hal membuat roadmap kementerian itu sendiri. Karena yang sangat mengerti market adalah pelaku usaha terlepas Menterinya apakah profesional tapi profesionalnya seorang menteri kan hanya di bidangnya saja," tukas Roy.

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek)

 Tidak hanya Aprindo, para buruh juga menaruh berbagai harapan di era pemerintahan baru Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Mereka mengharapkan ada perbaikan dari sisi pengupahan, ketersediaan lapangan kerja, hingga peningkatan kemampuan pekerja untuk menghadapi revolusi industri 4.0.

Presiden Aspek Mirah Sumirat menyatakan, pihak buruh ingin lebih dilibatkan dalam membuat aturan pengupahan. Menurutnya, menetapkan aturan tersebut butuh mendapatkan masukan lebih dahulu dari pandangan buruh, sehingga tidak serta-merta bisa diputuskan berdasarkan pandangan pemerintah.

Hal itu terkait penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) No.78/2015 tentang Pengupahan, yang dianggap mencabut hak serikat buruh untuk berunding dengan pemerintah dan pengusaha (tripartit) dalam menentukan upah minimum, kini hanya berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

"Harapan kami bisa diilibatkan secara maksimal, bukan untuk ngerecokin atau ikut campur buat menghalang-halangi, kami pastikan justru cari solusi harus bersama-sama yang nyaman bagi pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Walaupuun pengusaha merasa berat, menyebut upaah semakin tinggi. Jadi kami siap duduk bersama untuk cari jalan keluar," jelas Mirah kepada Okezone.

Di sisi lain, buruh juga menaruh harapan untuk pemerintah lebih mendorong pendidikan yang memperkaya kemampuan tenaga kerja dalam negeri. Mirah mengatakan, industri 4.0 yang digaungkan pemerintah datang secara mendadak tanpa diiringi regulasi yang tepat terkait perkembangan tersebut.

Alhasil, banyak tenaga kerja dalam negeri yang tidak siap menyambut revolusi industri tersebut. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pun terjadi di mana-mana karena tergantikan oleh digitalisasi.

"Harapannya pemerintah bisa memberikan payung-payung hukum untuk mengantisipasi dan melindungi para pekerja Indonesia dalam mengahadapi industri 4.0, sebab pengangguran jadi semakin banyak," katanya.

Ketersediaan lapangan kerja juga jadi bagian dari harapan buruh. Mirah mengakui, investasi baik dari asing maupun dalam negeri sangat penting untuk penyediaan lapangan kerja. Oleh sebab itu, iklim investasi yang baik harus mampu disediakan pemerintah.

Menurut Mirah, dalam beberapa kesempatan asosiasi buruh bertemu dengan pengusaha asing, yang dikeluhkan adalah iklim investasi, baik dari sisi birokrasi pemerintah hingga soal korupsi. Aturan yang berbelit dan perilaku koruptif menjadi hambatan masuknya investasi, yang sekaligus perlu penanganan secara serius.

"Pengusaha itu keluhkan banyaknya pungli (pungutan liar), birokrasi berbelit, dan korupsi. Banyak OTT KPK (operasi tangkap tangan) itu malah membuat khawatir mereka, katanya 'bagaimana mau investasi kalau banyak korupsi di negara anda?' Itu jadi pembahasan penting," ujar Mirah.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini