nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

3 Opsi Pendanaan Pemindahan Ibu Kota

Delia Citra, Jurnalis · Senin 21 Oktober 2019 18:06 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 10 21 470 2119797 3-opsi-pendanaan-pemindahan-ibu-kota-BYdJpFeWBu.jpg Desain Ibu Kota Baru. (Foto: Okezone.com/Kementerian PUPR)

JAKARTA - Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Indonesia (UI) Profesor Hikmahanto Juwana memberikan tiga opsi pendanaan pemindahan ibu kota. Dana tersebut dari public private partnership (PPP), lembaga keuangan nasional/internasioanl dan negara sahabat, atau menerbitkan obligasi.

Baca Juga: Kementerian PUPR Ingin Ibu Kota Baru Jadi Ibu Kota ASEAN

Opsi pertama public private partnership (PPP), Hikmahanto menjelaskan, swasta dapat membangun gedung-gedung kementerian atau infrastruktur yang dibutuhkan di IKN seperti jalan tol.

Ibu Kota Baru

Opsi kedua, pemerintah bisa mendapatkan dana dari lembaga keuangan nasional maupun internasional. Lembaga keuangan nasional dari bank-bank nasional.

Baca Juga: Badan Otorita Ibu Kota Baru Ditargetkan Terbentuk Akhir 2019

“Pemerintah juga dapat meminjam uang dari lembaga keuangan internasional, seperti World Bank. Pendanaan juga bisa dari negara sahabat,” ujarnya dikutip dari laman resmi UI, Senin (21/10/2019).

Yang perlu diperhatikan, kata dia, selain bunga tinggi yang harus dibayarkan, pemerintah juga akan melibatkan aset negara yang harus dijaminkan. Sedangkan opsi meminjam dana dari lembaga keuangan asing, negara dikhawatirkan akan bergantung pada lembaga keuangan asing tersebut seperti yang sudah dialami banyak negara peminjam lain.

Pemerintah, kata Prof Hikmahanto, juga bisa mendapatkan dana dari menerbitkan surat obligasi. Surat utang negara yang bisa diperjualbelikan di masyarakat baik secara pribadi maupun institusional.

“Namun, perlu diperhatikan adalah sumber dana untuk pengembalian utang pokok dan bunga. Bisa saja dari berasal dari APBN,” katanya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini