nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Buka Data Perdagangan Online, BPS Tunggu Restu E-Commerce

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Kamis 07 November 2019 17:32 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 11 07 320 2127021 buka-data-perdagangan-online-bps-tunggu-restu-e-commerce-zLEKxKyrAu.jpeg BPS (Foto: Okezone.com/Yohana)

JAKARTA - Rencana Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menampung seluruh data transaksi di platform digital (e-commerce) dan merilisnya, hingga saat ini masih terus tertunda. Kendalanya, BPS perlu mendapatkan restu dari perusahaan e-commerce untuk data mana yang boleh dan tidak boleh ditunjukkan.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Sri Soelistyowati menyatakan, pihaknya harus menumbuhkan rasa kepercayaan pada pelaku e-commerce dengan menyepakati batasan data privasi yang dapat dipublikasi.

Baca Juga: Bos Tokopedia: Pasar Boyolali Lebih Berpotensi daripada Bangkok

"Kami tunggu persetujuan player (e-commerce), kami sepakati yang mana yang boleh dikeluarkan, mungkin karena ini sensitif. Termasuk terkait bisa dilihat oleh player lainnya," katanya dalam acara workshop statistik di Hotel Le Meridien, Jakarta, Kamis (7/11/2019).

Dia menyatakan, saat ini pihaknya sudah memiliki data transaksi dari 20 e-commerce terbesar di Indonesia, namun masih terkait tahun 2018. Pada tahun ini pengumpulan data terkendala karena adanya kebijakan pemerintah yang ingin mengenakan pajak pada e-commerce.

e-commerce

"Di tahun 2019 agak stuck, karena sempat ada isu mau dipajakin sehingga e-commerce semakin stay away (menjauh)," ujarnya.

Oleh sebab itu, pihaknya masih terus berupaya melakukan pengumpulan data dari seluruh e-commerce di Indonesia. Saat ini jumlah e-commerce di dalam negeri ada sekitar 50.

"Baru ada 20 saja, yang besar-besar seperti Lazada dan Shopee," imbuh dia.

Baca Juga: Tokopedia Incar Transaksi Rp222 Triliun ke Ekonomi Indonesia di 2019

Di samping itu, BPS juga sudah mulai melakukan pendataan transaksi e-commerce informal alias penjualan online lewat media sosial. Namun, belum semua transaksi bisa dihitung karena pengambilan data dari penjualan lewat media sosial cukup sulit.

"Kalau di medsos itu memang cukup sulit, karena mereka kan skalanya biasanya kecil, rumah tangga, UMKM. Ini memang masih terkendala," ungkapnya.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini