nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Lelet, Investor Asing Kabur Gara-Gara Urus IMB

Giri Hartomo, Jurnalis · Jum'at 08 November 2019 19:34 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 11 08 470 2127558 lelet-investor-asing-kabur-gara-gara-urus-imb-Y5QN5y2fdd.jpg Proyek Infrastruktur. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Soelaeman Soemawinata menilai, perizinan yang lama membuat investor berpikir dua kali untuk menanamkan uangnya di Indonesia. Tak terkecuali juga investor di sektor properti.

Menurutnya, salah satu penghambat untuk investor properti masuk ke Indonesia adalah lamanya pemberian izin. Biasannya yang menghambat berkaitan dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

Baca Juga: Wali Kota Bogor Tolak Penghapusan IMB dan Amdal, Ini Alasannya

Karena terlalu lamanya izin keluar sampai-sampai antara pengajuan izin dan pembangunannya tidak seimbang. Dari pengalamannya, empat tahun kontrak, pengajuan izin biasanya berlangsung dua tahun. Sedangkan pembangunannya juga kurang dari dua tahun.

Investasi

"Sekarang aneh takennya empat tahun, bangunnya dua tahun," ujarnya dalam sebuah diskusi di Kantor Kementerian ATR, Jakarta, Jumat (8/11/2019).

Pria yang kerap disapa Eman itu bahkan sempat menerima keluhan dari salah satu pengembang asing. Ketika itu, pengembang asing berkomitmen untuk berinvestasi besar di Indonesia dengan membangun properti seperti perkantoran, apartemen hingga pusat perbelanjaan.

Baca Juga: Investasi Masih Banyak Terhambat, Begini Penjelasan Sofyan Djalil

Namun investor tersebut mendadak kabur dan pulang kampung karena frustasi mengurus IMB yang diajukan tidak keluar-keluar. Padahal, untuk pengajuan izinnya, investor sudah mengeluarkan sejumlah uang.

"Investor asing ada disuruh IMB ini dia pulang kampung. Bayarnya sudah tapi enggak jadi-jadi. Hamsyong," ucapnya.

Oleh karena itu, dirinya berharap agar kebijakan pemerintah pusat dan daerah bisa disinkronkan. Dirinya mengapresiasi upaya pemerintah pusat untuk memangkas perizinan, asalkan diimplementasikan juga di daerah-daerah.

"Saya selalu bilang, pemerintah pusat dan ink kaya minyak dan air. Pemerintah pusatnnya sudah bagus. Tapi kepala daerahnya hanya sedikit (yang bagus)," jelasnnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini