nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Hapus IMB dan Amdal? Menteri Agraria Bentuk Tim Khusus

Giri Hartomo, Jurnalis · Jum'at 08 November 2019 19:47 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 11 08 470 2127566 hapus-imb-dan-amdal-menteri-agraria-bentuk-tim-khusus-BbBKaes965.jpg Pertemuan Kepala BPN Sofyan Djalil dengan Wali Kota Bogo Bima. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil membentuk tim khusus untuk menyelesaikan tata ruang. Tim khusus ini nantinya akan diketuai Wali Kota Bogor Bima Aria.

Menurut Sofyan, tim khusus akan mengkaji mana saja yang perizinan yang bisa dipangkas. Hal ini dilakukan untuk mendongkrak investasi yang selama ini sering dikeluhkan Presiden Joko Widodo.

Baca Juga: Lelet, Investor Asing Kabur Gara-Gara Urus IMB

"Diskusi ini bagian dari ide dan wacana investasi lebih mudah salah satunya terkait dengan IMB dan Amdal terutama dikaitkan dengan RDTR. Nanti akan dilanjutkan pembahasan dalam meja bundar. Kemudian Pak wali kota karena sudah berpengalaman beliau menghadapi sebagai wali kota (Bogor) kita harapkan merumuskan sebuah kebijakan," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian ATR, Jakarta, Jumat (8/11/2019).

Tim Khusus Tata Ruang

Menurut Sofyan, rancangan kebijakan ini diharapkan bisa rampung dan dikeluarkan pada awal tahun depan. Karena kebijakan ini sudah sangat ditunggu-tunggu oleh Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan investasi.

"Mungkin sebelum awal tahun baru kita mulai ada insiatif baru yang mungkin komplimen terhadap inisiatif pemerintah," ucapnnya.

Baca Juga: Wali Kota Bogor Tolak Penghapusan IMB dan Amdal, Ini Alasannya

Menurut Sofyan, dengan dibuatnya Satgas diharapkan masalah tata ruang bisa cepat terselesaikan. Karena masalah tata ruang cukup membuat frustasi berbagai pihak.

"Betapa rumitnya masalah ini. Oleh karena itu semua setuju kita sederhanakan perizinan Karena izin bikin frustasi orang," ucapnnya.

Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Aria Sugiarto mengatakan, pembahasan mengenai tata ruang ini akan mencakup pada tiga hal. Pertama adalah masalah penyederhanaan proses perizinan.

"Pertama adalah penyederhanaan karena ini terlalu ribet rumit berjenjang. IMB mungkin harus tetap ada tetapi Amdal lain. Amdal lingkungan dijadikan satu paket saja," jelasnnya.

Lalu kedua bagaimana memperbaiki rezim perizinan. Karena masih banyak sekali tumpang tindih kewenangan antar instansi pemerintahan.

"Kedua kewenangan banyak tumpang tindih kewenangan. Kadang-kadang harus berurusan dengan beberapa lapis jadi harus lebih disederhanakan lagi kewenangannya," ucapnya.

Lalu yang terakhir adalah masalah mengintregasikan dari mulai perencanaan hingga pengawasannya. Dari mulai perencanaan hingga pengawasan harus berbanding lurus

"Ketiga keseimbangan ketiga kita perlu mendisbute di mana perencanaan berbanding lurus dengan pengendalian dan pengawasan. Pembangunan yang berorientasi pada investasi kualitas hidup terjaga dan lingkungan terjaga," ucapnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini