nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Ekspor Nikel Dibatasi, Pengusaha Masih Punya Kuota 8 Juta Ton

Giri Hartomo, Jurnalis · Selasa 12 November 2019 20:56 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 11 12 320 2129036 ekspor-nikel-dibatasi-pengusaha-masih-punya-kuota-8-juta-ton-3io0SN8HRO.jpg Izin Ekspor Nikel (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - Pemerintah memberikan izin ekspor terbatas kepada para pengusaha bijih nikel (ore) pada sisa tahun ini. Asalkan para pengusaha ini sudah memenuhi syarat dengan salah satunya adalah memiliki pabrik pemurnian alias smelter.

Baca Juga: Pengusaha Sepakat Stop Ekspor Nikel Mulai 1 Januari 2020

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, para pengusaha yang mengekspor ini juga nantinya akan dibatasi jumlah pengiriman bijih nikelnya. Dalam satu bulan para pengusaha hanya boleh mengekspor sekitar 2 juta ton.

"Per bulan 30 kapal kali 50.000 sekitar 1,5 juta maksimal 2 juta. Kalau lebih dari itu ada something itu, BKPM mediasi 2 juta per bulan itu diterima smelter," ujarnya dalam acara konferensi pers di Kantor BKPM, Jakarta, Selasa (12/11/2019).

Baca Juga: Sepakat Tolak Ekspor, Harga Nikel RI Dipatok USD30/Ton

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pertambangan Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey mengatakan pihaknya akan mematuhi kebijakan ekspor yang ditetapkan pemerintah. Menurutnya, hingga akhir tahun nanti, pihaknya masih menyisakan kuota ekspor sekitar 7 hingga 8 juta ton.

"Sisa kuota ekspor sampai akhir tahun antara 7-8 juta ton," ucapnnya.

 Tambang

Demi memenuhi target ini agar tidak terbuang, nantinya pihaknya akan menyalurkan sisa kuotanya menuju smelter dalam negeri. Jika berdasarkan arahan maka APNI hanya diperbolehkan ekspor sekitar 4 juta ton hingga akhir tahun sisanya akan disalurkan ke dalam negeri.

Untuk memastikan kuota tersebut bisa terserap semua, pihaknnya akan terus melakukan koordinasi dengan daerah-daerah yang memiliki pabrik pemurnian alias smelter terbesar di Indonesia. Berdasarkan datanya, ada sekitar tiga daerah yang memiliki pabrik pemurnian terbesar.

Koordinasi ini untuk mencari tahu berapa jumlah kebutuhan ore pada masing-masing smelter itu. Nantinya data tersebut akan di compare dengan data ekspor yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang ada di Kementerian ESDM.

"Apakah smelter menyerap, APNI melakukan suatu kegiatan berkoordinasi dengan daerah, di mana daerah mendata berapa kebutuhan input ore yang itu nanti akan di-compare berapa RKAB ESDM, provinsi. Dasar RKAB ini yang menjadi ekspor untuk dikeluarkan. selama ini karena tidak ada koordinasi kebutuhan ekspor ore," katanya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini