nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pemerintah Pertimbangkan Penurunan Mininum Pembelian SBN Ritel di Bawah Rp1 Juta

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Sabtu 16 November 2019 13:44 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 11 16 20 2130703 pemerintah-pertimbangkan-penurunan-mininum-pembelian-sbn-ritel-di-bawah-rp1-juta-exeeR1pkGy.jpg Direktur Jenderal Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Lucky Alfirman. (Foto: Okezone.com/Yohana)

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal mengkaji kemungkinan penurunan minimum pembelian Surat Berharga Negara (SBN) ritel menjadi di bawah Rp1 juta. Hal itu guna semakin menjangkau kalangan milenial untuk berinvestasi melalui obligasi pemerintah.

Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Lucky Alfirman menyatakan, pemerintah tengah mempertimbangkan penurunan ke nominal Rp500 ribu hingga Rp100 ribu. Namun hal itu masih dalam tahap pengkajian, karena akan dilakukan evaluasi terlebih dahulu dari tren penerbitan SBN ritel dalam setahun terakhir.

Baca Juga: Milenial Makin Gemar Investasi Surat Utang Negara

"Jadi kalau dimungkinkan, marketnya atau potensinya ada tentu masuk pertimbangan kami," ungkapnya dalam acara Green Sukuk lnvestor Day di CGV Grand Indonesia, Jakarta, Sabtu (16/11/2019).

SBN Ritel

Luky menjelaskan, minimum pembelian SBN ritel yang saat ini dipatok sebesar Rp1 juta sebenarnya merupakan nominal yang sudah diturunkan pemerintah. Nominal ini diberlakukan saat pertama kali pemerintah menawarkan SBN ritel yang bisa dibeli secara daring (online) pada pertengahan tahun 2018 lalu.

Baca Juga: Kemenkeu Targetkan Penerbitan SBN Ritel Rp80 Triliun

Sebelumnya ketika SBN ritel masih ditawarkan secara konvensional atau offline minimum pembelian yang dipatok sebesar Rp5 juta. "Itu strategi kami dahulu turunkan ke 1 juta, jadi sifat ritel-nya itu bisa tercapai," imbuhnya.

Menurut dia, ada alasan mengapa minimum pembelian yang dipatok pemerintah tersebut cukup besar yakni Rp1 juta. Lantaran ada sejumlah ongkos dari biaya administrasi yang perlu diperhitungan dalam proses pembelian SBN ritel maupun saat pembayaran kupon oleh pemerintah.

Hal itu mengingat penawaran obligasi pemerintah dilakukan dengan menggandeng sejumlah mitra distribusi. "Jadi cost-nya masih cukup tinggi. Jadi menurut saya angka Rp1 juta itu saat ini sudah cukuo reasonable," kata dia.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini