nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

LGBT Tak Bisa Jadi PNS Kejaksaan Agung, MenpanRB: Mereka Mau yang Sempurna

Giri Hartomo, Jurnalis · Jum'at 22 November 2019 20:45 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 11 22 320 2133391 lgbt-tak-bisa-jadi-pns-kejaksaan-agung-menpanrb-mereka-mau-yang-sempurna-ZseNcKXS1e.jpg Menpan RB Tjahjo Kumolo (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Ombudsman menemukan persyaratan pelarangan pada LGBT untuk tidak mendaftarkan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019 di beberapa instansi. Salah satu contohnya adalah pada Kejaksaan Agung.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpnRB) Tjahjo Kumolo mengatakan, persyaratan yang diberikan oleh masing-masing instansi terkait pelarangan LGBT merupakan hal biasa. Apalagi Kejaksaan Agung berkeinginan untuk mendapatkan talenta terbaik.

 Baca juga: Bisa Kerja dari Rumah, Gaji dan Tunjangan PNS Tak Akan Dipotong

"Saya kira sah-sah saja. Mereka ingin yang sempurna kok. Boleh-boleh saja. (Itu) baik enggak ada masalah," ujarnya saat ditemui di Hotel Redtop Pacenongan, Jakarta, Jumat (22/11/2019).

 Menpan RB Tjahjo Kumolo

Oleh karena itu lanjut Tjahjo, dirinya tetap setuju terhadap larangan kaum LGBT mendaftar sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kejaksaan Agung. Asalkan tujuannya demi mendapatkan talenta terbaik.

 Baca juga: Diam-Diam, PNS Kemenpan RB Sudah Bekerja dari Rumah

"Saya setuju dengan Kejaksaan. Enggak ada masalah," ucapnya.

Sebagai informasi, Larangan LGBT mendaftar sebagai CPNS Kejaksaan Agung mengemuka setelah Ombudsman mengungkapkan adanya kebijakan yang dinilai mendiskriminasi pelamar CPNS 2019. Larangan bagi pelamar LGBT mengikuti CPNS 2019 disebutkan diterapkan di Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kejagung.

 Baca juga: Kerja dari Rumah, PNS Harus Standby 24 Jam

Akan tetapi saat ini larangan di Kementerian Perdagangan dilaporkan sudah dihapus. Sedangkan di Kejaksaan Agung masih menerapkan aturan tersebut.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Mukri mengatakan, pihaknya ingin pelamar CPNS Kejagung adalah orang-orang yang normal dan wajar. Sehingga instansinya memasang persyaratan tersebut

"Artinya, kita kan ingin yang normal-normal lah, wajar-wajar. Kita tidak mau yang aneh-aneh. Supaya mengarahkannya tidak ada yang yaa gitulah," ujarnya beberapa waktu lalu.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini