JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, Indonesia masih memiliki banyak profesi makelar yang membuat tindakan koruptif sulit untuk diberantas. Menurutnya, di era perkembangan teknologi saat ini selalu ada oknum yang mencari cara untuk tetap bisa menjadi makelar.
Hal itu diungkapkan Sri Mulyani berdasarkan keluhan langsung dari beberapa kepala daerah mengenai sulitnya pencairan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK). Menurut informasi, pemerintah daerah harus melakukan lobi bahkan datang langsung untuk bisa melakukan pencairan.
Baca Juga: Sri Mulyani Berhadapan dengan Nadiem dan Dian Satro, Ada Apa?
Padahal kata Sri Mulyani, tak ada sistem seperti itu dalam pencairan DAK, dana tersebut akan langsung disalurkan ke rekening daerah jika dokumen persyaratan pencairan telah lengkap. Kini pengajuan dokumen DAK juga sudah dilakukan melalui website.
"Jadi meskipun kita sudah membuat suatu sistem (digitalisasi dalam penyaluran dana ke pemda), masih ada orang yang mencoba menjadi perantara. Semuanya seharusnya tidak perlu lagi datang untuk pencairan. Tapi, di Indonesia itu banyak orang yang profesinya memang makelar. Jadi sistem pun di makelarin," ujarnya dalam acara peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) di Kantor Pusat Pajak, Jakarta, Selasa (3/12/2019).
Oleh sebab itu, Bendahara Umum Negara tersebut, meminta seluruh pegawai di Kementerian Keuangan bisa bahu-membahu dalam mengevaluasi dan memperbaiki sistem yang berlaku secara rutin. Sehingga dapat menghalau terjadinya perilaku koruptif.
