Rp10 Triliun untuk Pelatihan 7 Juta Pengangguran lewat Kartu Pra Kerja

Vania Halim, Jurnalis · Rabu 11 Desember 2019 11:54 WIB
https: img.okezone.com content 2019 12 11 320 2140533 rp10-triliun-untuk-pelatihan-7-juta-pengangguran-lewat-kartu-pra-kerja-qf7ozQinGr.jpg Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. (Foto: Okezone.com/Setkab)

JAKARTA – Presiden Joko Widodo telah menggelar rapat terbatas soal kartu pra kerja. Ditegaskan bahwa kartu pra kerja disiapkan untuk para pencari kerja, pekerja yang berhenti kerja, maupun yang akan pindah kerja.

Kartu Pra Kerja disiapkan untuk Warga Negara Indonesia (WNI) berusia 18 tahun ke atas, tidak dalam sedang pendidikan formal, dan programnya akan juga didorong untuk pekerja migran Indonesia.

Baca Juga: Anggaran Pra Kerja Rp10 Triliun untuk 'Gaji' 2 Juta Pengangguran

“Jadi fokusnya adalah pemerintah mempersiapkan dana untuk melakukan pelatihan. Nah, pelatihan sumber pelatihan yang ada di dalam negeri,” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dikutip dari Setkab, Rabu (11/12/2019).

Kartu Sakti

Pemerintah, lanjut Airlangga, sudah menyiapkan beberapa pelatihan termasuk di dalamnya lembaga-lembaga yang sudah dimiliki oleh pemerintah maupun swasta. Di mana lembaga-lembaga tersebut akan menyiapkan pelatihan, dan pelatihannya bisa mencakup masalah teknik industri tertentu, termasuk industri digital, terkait dengan lifestyle, termasuk untuk fotografi, perawatan, kemudian terkait dengan properti, pertanian, penjualan, perbankan, industri kreatif, industri pertanian dan yang lain.

Baca Juga: Mulai Tahun Depan Pengangguran Dapat Rp500 Ribu/Bulan

Menurut Airlangga, lembaga-lembaga tersebut pada prinsipnya menjadi official partner daripada kartu pra kerja, yang nanti disiapkan terkait dengan platform digital, mulai dari pilihan terhadap latihan, mengikuti pelatihan online maupun offline, dan juga mendapatkan insentif.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan demand side-nya terkait dengan kebutuhan usaha terhadap pekerja, jadi baik itu dalam project strategis nasional maupun investor yang masuk di BKPM ataupun di kementerian-kementerian sektor atau bahkan project-project swasta.

Terkait target waktu untuk program kartu pra kerja, diharapkan pada Desember ini Peraturan Presiden (Perpres)-nya sudah selesai. Kemudian di bulan Januari, pemerintah akan menyiapkan project management office atau PMO, kemudian di bulan Februari diharapkan sudah ada penjelasan publik dalam bentuk website.

“Kemudian bulan Maret dan awal April akan ada pilot atau uji coba di dua kota, rencananya di Jakarta dan di Bandung, dan basisnya adalah aplikasi. Kemudian di bulan April sampai Agustus adalah perluasan implementasi di berbagai kota dan launching daripada itu nationwide itu direncanakan di bulan Agustus,” jelas Airlangga.

7 Juta Kuota

Pemerintah, jelas Airlangga akan membangun suatu learning ecosystem, kemudian lembaga pelatihannya, perbankannya. Kemudian dari segi providers dari pemerintah, dari employer-nya baik itu Kadin, Apindo maupun pengusaha.

“Nah yang sedang disiapkan dalam ekosistem itu adalah platform digital, financial technology, kemudian dari job portal-nya,” ujar Airlangga.

Mengenai jumlah peserta, Menko Perekonomian mengemukakan, rencananya yang jadi basis anggaran itu 3 sampai 7 juta. Dengan total anggaran Rp10 triliun, yang murni untuk pelatihan tenaga kerja.

“Jadi kalau modal kerja nanti kita punya program yang kredit usaha rakyat dan yang lain. Jadi kita tidak campur antara pelatihan dan program-program lain. Ini murni untuk pelatihan,” tegas Airlangga.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini