nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Garuda Tinjau Ulang Kebijakan Mutasi dan Rotasi Karyawan di Era Ari Askhara

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Kamis 12 Desember 2019 20:13 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 12 12 320 2141265 garuda-tinjau-ulang-kebijakan-mutasi-dan-rotasi-karyawan-di-era-ari-askhara-NE3Oi5hIGD.jpg Garuda (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Pelaksana Harian (Plh) Direktur Human Capital Arya Perwira Garuda Indonesia mengatakan, bakal melakukan pemulihan sejumlah ketentuan yang melanggar ketentuan dari perundangan dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara pekerja dan perusahaan pelat merah tersebut.

Baca Juga: Ari Askhara Dipecat, Sistem Kerja Awak Kabin Garuda Diperbaiki

Hal itu terkait perbaikan terkait sistem rotasi dan mutasi karyawan di Garuda Indonesia. Para karyawan banyak mengeluhkan sistem rotasi dan mutasi yang tak sesuai ketentuan di bawah kepemimpinan Eks Direktur Utama Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra atau Ari Askhara.

"Mutasi dan rotasi karyawan akan kita tinjau ulang, kami kembalikan sesuai dengan kebutuhan perusahaan," kata Arya di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (12/12/2019).

Baca Juga: Dipecat Erick Thohir, Bos Garuda Jabat Komisaris di 6 Perusahaan

Dia menjelaskan, Garuda Indonesia juga akan menerapkan program talent pooling atau tempat pembinaan bagi karyawan untuk menunjang pengembangan potensi dan keahlian yang dimiliki, sehingga mendorong peningkatan kualitas pada sekitar 8.000 karyawan Garuda Indonesia.

"Hal ini penting dan sangat dibutuhkan untuk 8.000 karyawan tetap yang ada di Garuda," ujarnya.

Sebelumnya, Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia (IKAGI) menyampaikan keluhan kepada Menteri BUMN Erick Thohir mengenai sistem kerja yang buruk dibawah kepemimpinan Ari Askhara. Di mana, mutasi besar-besaran dilakukan pada awak kabin tanpa adanya alasan pasti.

 Melihat Lebih Dekat Pesawat Garuda Indonesia Airbus A330-900 NEO

Berdasarkan catatan IKAGI, total mutasi awak kabin dari Jakarta ke Makassar sebanyak 500 orang dan baru terealisasi 232 orang yang dipindah. Sementara untuk mutasi ke Denpasar rencananya akan dilakukan pada 1.000 orang.

Ketua Umum Ikagi Zaenal Muttaqin menyatakan, jika awak kabin menolak untuk dimutasi lantaran tak ada alasan yang jelas, nantinya yang bersangkutan akan langsung diberikan sanksi. Misalnya sanksi berupa grounded atau dilarang terbang.

"Jadi itu seharusnya terbuka dan transparan, ada perjanjian kerja sama. Jadi kalau tidak ada aturan di dalam itu, itu aturan sepihak oleh mereka. Selama ini terjadi. Jadi selama ini dipindahkan base tapi tidak ada dasar yang kuat," ujar di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin, (9/12/2019).

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini