nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Eropa Gugat Nikel RI, Menko Airlangga: Kita Lawan

Taufik Fajar, Jurnalis · Senin 16 Desember 2019 20:31 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 12 16 320 2142665 eropa-gugat-nikel-ri-menko-airlangga-kita-lawan-QIMJCbXG5X.jpg Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (Foto: Okezone.com/Kemenko Perekonomian)

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa industri di Indonesia akan terus dikembangkan. Hal tersebut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Kita ketahui, banyak negara lain tidak suka Indonesia memiliki industri yang kuat. Apabila ada negara lain yang mempersoalkan, ya kita lawan saja," ujar dia pada acara diskusi RCEP di Hotal Mandarin, Jakarta Pusat, Senin, (16/12/2019).

Baca Juga: Pengusaha Sepakat Stop Ekspor Nikel Mulai 1 Januari 2020

Seperti dalam pengembangan industri bahan baku logam misalnya, ekspor nikel ore dari Indonesia saat ini sudah dihentikan.

"Kami siap menghadapi keluhan negara Uni Eropa (UE) yang telah mengadukan terkait pembatasan ekspor tersebut ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Pak Presiden Jokowi menyatakan ini nikel barang kita, kita yang atur ekspor. Jadi kalau dilawan ya harus menang," kata dia.

Nikel

Dia menjelaskan bahwa gugatan UE terkait ntak berdasar lantaran Indonesia 95% ekspornya ke China. Maka itu tindakan UE hanya menginginkan Indonesia masuk dalam situasi polemik perdebatan yang juga berkaitan dengan isu kelapa sawit.

Baca Juga: Digugat WTO, Jokowi: Hadapi, Siapkan Lawyer Terbaik dan Jangan Keok

"Untuk meningkatkan daya tawar mereka memasukan nikel ore, padahal Eropa tidak impor nikel ore, 95% (ekspor Indonesia) dikirim ke China, tapi mereka ingin kita masuk dalam situasi tertentu," tuturnya.

Dia menambahkan, meski pasar biodiesel Indonesia di Uni Eropa hanya senilai USD650 juta, akan tetapi total perdagangan di antara keduanya sudah mencapai USD31 miliar.

"Kami berharap penyelesaian Masalah ini menghasilkan keputusan yang adil bagi Indonesia," jelas dia.

Seperti diketahui, Pemerintah Indonesia melalui Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Jenewa, Swiss juga resmi mengajukan gugatan terhadap UE di WTO. Gugatan diajukan terhadap kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II) dan Delegated Regulation UE yang diangga mendiskriminasikan kelapa sawit RI.

(fbn)

1
1

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini