nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Sri Mulyani Punya Aturan Baru Dana Desa, Tahap I Cair 40%

Taufik Fajar, Jurnalis · Selasa 14 Januari 2020 17:26 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2020 01 14 320 2152823 sri-mulyani-punya-aturan-baru-dana-desa-tahap-i-cair-40-vX4HlmPukR.jpg Menteri Keuangan Sri Mulyani (Foto: Okezone/Taufik)

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pada 2020 penyaluran dana desa akan diubah. Hal itu sesuai dengan permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar 40% dibayar di depan.

Baca Juga: Sri Mulyani dan Keberhasilan Desa Srikayangan

Hal itu dia disampaikan pada rapat kerja dengan Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI untuk membahas postur APBN 2020 di Ruang Rapat Komite IV, Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta.

"Barusan kita mengeluarkan PMK tentang itu, ke depannya untuk dana desa transfer 40% kita berikan di bulan Januari ini. Dan itu paling lambat 40% sampai Juni 2020. Untuk dapat 40% kedua paling cepat Maret 2020 paling lambat Agustus 2020," ujar Sri Mulyani, Selasa (14/1/2020).

Baca Juga: Kemenkeu: Mengelola Dana Desa Perlu Keberanian dan Inovasi

Kemudian, lanjut dia, untuk dapat 40% ini, harus ada tata cara pengalokasian dan rincian dana, ada surat kuasa pembukuan dana desa dari Kepala Desa (Kades). Untuk bisa mencairkan tahap kedua harus ada pelaporan realisasi penyerahan.

"Jadi cukup waktu sebetulnya, laporan realisasi penyerahan tahapan 1 minimal 50%. Dan capaian keluaran tahap 1 minimal 35%," ungkap dia.

 Dana Desa

Dia menjelaskan untuk mencairkan tahap terakhir yang 20% akan dilakukan pencairannya bulan Juli paling cepat. Kemenkeu membutuhkan laporan realisasi penyerapan sampai tahap 2 minimal 90%. Dan capaian pengeluarannya minimal sampai 75%.

"Kami juga meminta ada laporan mengenai pencegahan stunting. Untuk desa-desa yang mandiri bahkan kami memberikan transfer langsung besar karena kami percaya desa ini yaitu 60% dan 40%. 60% bahkan bisa kita cairkan Januari ini asal ada Perkada, Surat Kuasa, dan Perdes," tutur dia.

Dia juga menambahkan untuk dapat tahap keduanya yang bulan Juli, Kemenkeu akan minta laporan realisasi dari capaian tahun sebelumnya. Realisasi tahap pertama dan laporan mengenai stunting.

"Maka itu kalau desa makin baik kita memberikan keleluasaan kepada yang desa tersebut. Kami sering dapat feedback dana desa enggak dipakai, dipakai tak bener, oleh karena itu kita terus melakukan kewaspadaan dari sisi dana desa. Kita berharap pimpinan di daerah masing-masing ikut mengawasi di daerahnya," pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini