nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Usul OJK Dibubarkan, DPR Sebut Fungsinya Dikembalikan ke BI dan Bapepam LK

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Selasa 21 Januari 2020 15:21 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2020 01 21 20 2156107 usul-ojk-dibubarkan-dpr-sebut-fungsinya-dikembalikan-ke-bi-dan-bapepam-lk-Inyee3wQmT.jpg OJK (Okezone)

JAKARTA - Komisi XI DPR RI mengusulkan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dikembalikan ke Bank Indonesia (BI) dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bappepam LK). Dengan demikian, artinya DPR mengusulkan OJK untuk dibubarkan.

Hal ini menyusul munculnya berbagai permasalahan likuiditas yang terjadi di industri perbankan maupun industri keuangan nonbank (IKNB). Di antaranya yang saat ini menjadi sorotan yakni kasus di AJB Bumiputera 1921, PT Bank Muamalat Tbk, PT Asuransi Jiwasraya (Persero), dan PT Asabri (Persero), dan PT Taspen (Persero).

 Baca juga: Sah, Wamenkeu Suahasil Nazara Dilantik Jadi Anggota Dewan Komisioner OJK

Oleh sebab itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Eriko Sotarduga menilai, terbukanya kemungkinan untuk fungsi pengawasan yang selama ini dilakukan OJK dikembalikan seperti semula. Sebelumnya, fungsi pengawasan perbankan ada di BI dan pengawasan pasar modal ada di Bappepam LK, yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan.

"Terbuka kemungkinan (dikembalikan fungsi pengawasannya ke BI dan Kementerian Keuangan). Apa memungkinkan dikembalikan ke BI? Bisa saja. Di Inggris dan di beberapa negara sudah terjadi seperti itu," ujar Eriko ditemui di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Jakarta, Selasa (21/1/2020).

 Baca juga: Bulan Inklusi Keuangan: Transaksi FinEXPO &Sundown Run 2019 Tembus Rp100 Miliar

Dia menyatakan, pihaknya bakal mengevaluasi industri jasa keuangan Indonesia melalui melalui Panitia Kerja (Panja) Industri Jasa Keuangan yang sudah dibentuk pada Senin, 20 Januari 2020. Kata dia, dahulu pembentukan OJK dilakukan dengan maksud meningkatkan pengawasan jadi lebih baik, namun menurutnya hasilnya tak maksimal.

"Temen-temen internal bicara, dulu mereka melakukan hal itu untuk pengawasan yang lebih baik, ternyata hasilnya enggak maksimal. Tapi enggak boleh menyalahkan gitu saja. Apakah aturan yang kurang, lalu pelaksanaannya seperti apa. Ini yang kami lakukan dalam bentuk panja," jelasnya.

Eriko juga memastikan, panja tersebut bakal mengevaluasi reformasi industri jasa keuangan non bank yang dilakukan oleh OJK. Sehingga harapannya, panja bukan hanya sekedar soal menyelesaikan pengembalian dana nasabah tapi juga untuk kepastian pengawasan kedepannya.

Menurutnya, DPR saat ini juga sedang menyusun program legislasi nasional (prolegnas) yang akan memasukkan revisi Undang-Undang (UU) tentang BI dan UU tentang OJK. " Cuma ini kan sekarang harus selesaikan omnibus law lebih dulu, itu kan permintaan pemerintah. Tapi nanti kami akan mulai masuk ke perubahan UU BI dan UU OJK," katanya.

Sekadar diketahui, persoalan tekanan likuiditas secara jelas dialami oleh Jiwasraya. Perusahaan ini melakukan investasi pada saham-saham gorengan dari dana hasil penjualan produk asuransi JS Saving Plan, hingga berakhir gagal bayar. Kejaksaan Agung pun mencatat dari kasus ini ada potensi kerugian negara sebesar Rp13,7 triliun hingga Agustus 2019.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini