nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Ada 3 Panja Bahas Jiwasraya, DPR Jamin Tak Akan Tumpang Tindih

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Selasa 21 Januari 2020 20:34 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2020 01 21 320 2156277 ada-3-panja-bahas-jiwasraya-dpr-jamin-tak-akan-tumpang-tindih-4OMHRoGpL8.jpg Kantor Jiwasraya (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - DPR RI memutuskan untuk membentuk panitia kerja (panja) untuk membahas kemelut kasus tekanan likuiditas yang terjadi di industri jasa keuangan. Saat ini yang tengah menjadi sorotan adalah AJB Bumiputera 1921, PT Bank Muamalat Tbk, PT Asuransi Jiwasraya (Persero), dan PT Asabri (Persero), dan PT Taspen (Persero).

Menariknya tiga komisi di DPR RI sibuk membentuk panja masing-masing yakni Komisi III, Komisi VI, dan Komisi XI. Pembentukan masing-masing panja ini pun diyakini tidak akan mengganggu kinerja pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyelesaikan persoalan, khususnya pada Jiwasraya.

Baca Juga: Kasus Jiwasraya, Tahir Batal Beli Saham Hanson dan Rimo

Ketua Panja sekaligus Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima menyatakan, masing-masing komisi memiliki mitra kerja yang berbeda-beda meski topik persoalannya sama. Sehingga masing-masing komisi memiliki tanggung jawab pembahasan yang berbeda.

Komisi VI memang bermitra dengan Kementerian BUMN, sedangkan Komisi XI bermitra dengan Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Komisi III bermitra dengan Kejaksaan Agung.

"Kalau Komisi XI ini lebih kepada hal yang menyangkut wilayah pemerintahnya, bagaimana kesanggupan pemerintah untuk memberi solusi, karena ada Kemenkeu di sana," kata dia di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (21/1/2020).

Baca Juga: Bentuk Panja, DPR Pastikan Pengembalian Dana Nasabah Jiwasraya

Terlebih, lanjutnya, terdapat beberapa opsi untuk menyehatkan Jiwasraya, yakni melalui pembentukan holding BUMN Asuransi, privatisasi, serta bail out dari pemerintah dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN). Dengan demikian, dibutuhkan peran pemerintah dalam hal ini untuk memutuskan penyehatan Jiwasraya.

Sedangkan, Komisi VI memiliki peran untuk membahas keberlanjutan industri keuangan tersebut, memastikan kesehatan korporasi dalam melanjutkan bisnisnya.

"Jadi kalau kinerja korporasi supaya sehatnya seperti apa dan timeline seperti apa, itu di kami. Tapi duitnya mau diambil dari mana, apakah holding, PMN, dan lainnya. Tentu Menkeu yang mempunyai kewenangan lebih besar dan itu mitra dari Komisi XI," paparnya.

Aria memastikan, setiap panja di masing-masing komisi akan melakukan koordinasi agar pembahasan lebih optimal dan tidak tumpang tindih. "Jadi saya kira tidak akan terjadi overlapping secara ekstrem ya, tapi kalau ada irisan, iya," katanya.

Senada, Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto memastikan, bakal berkoordinasi dengan Komisi III dan Komisi VI DPR RI yang sudah lebih dahulu membentuk panja, agar tak terjadi tumpang tindih. "Sehingga tidak overlap dan tidak membebani stakeholder dalam menjalankan tugasnya," kata dia.

Menurutnya, dengan terbentuk panja tersebut maka Komisi XI dapat melakukan pendalaman pengawasan terhadap kinerja di bidang industri jasa keuangan, yakni melakukan pemetaan masalah dan mencari solusi terbaik. Sehingga nasabah tidak dirugikan, korporasi akan dikelola dengan baik, dan pengawasan akan berjalan dengan efektif.

"Harapannya kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan tetap terjaga dan akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," katanya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini