nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Kejar Pajak Facebook hingga Netflix, Begini Usul Hary Tanoe untuk Menko Airlangga

Taufik Fajar, Jurnalis · Selasa 28 Januari 2020 15:22 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2020 01 28 20 2159538 kejar-pajak-facebook-hingga-netflix-begini-usul-hary-tanoe-untuk-menko-airlangga-kSv1OPifRt.jpeg Manager Forum MNC Group ke-43. (Foto: Okezone.com)+

JAKARTA - Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo mengungkapkan cara mengejar penerimaan pajak dari Netflix, Youtube hingga Facebook. Hal itu, dia sampaikan di hadapan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Manager Forum ke-43.

"Apabila boleh usul, agar kita bisa bermanfaat di situ. Digital apps yang memperoleh bisnis atau aktivitas di Indonesia, di mana mereka adalah asing, booking-nya harus dilakukan di Indonesia," ujar dia di Inews Tower, Jakarta, Selasa (28/1/2020).

Baca Juga: Sri Mulyani: Tugas Menarik Pajak Tidak Populer

"Para pemain besar di industri digital ini bisa merambah ke sektor mana pun, bahkan sektor keuangan non-bank seperti asuransi. Jadi bukan media saja, seperti ada Youtube, ada Netflix," ujar dia.

Untuk itu, Hary mengusulkan hal tersebut supaya transaksi yang dilakukan pada perusahaan seperti Netflix dan lainnya bisa tercatat pajak. Hal ini supaya terjadi keseimbangan usaha, di mana para pelaku usaha di dalam negeri taat bayar pajak.

Baca Juga: Cara Menghitung SPT Masa PPh 21 Desember

"Nantinya pemerintah bisa memiliki perspektifnya luas dan bisa mengatur segala hal dan akan transparan," tandasnya.

Sementara itu, Menko Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan lebih progresif pada perpajakan digital. Di mana dalam Omnibus Law, pajak perusahaan seperti Facebook dan Netflix akan dikenakan apabila mendapat iklan di Indonesia.

"Jadi tidak perlu badan usaha itu berkedudukan atau pun punya kantor di Indonesia, tetapi begitu mereka beroperasi di Indonesia, pemerintah bisa subjek kepada pajak. Nah, tentu kita ke depan mendorong adanya data center di Indonesia. Nah ini peraturan pemerintahnya sudah ke ke luar walaupun dari sisi OJK masih ada hambatan. Tapi ini kita mendorong karena data center terkait dengan transaksi atau booking memang kita akan dorong di Indonesia," pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini