nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Presiden Jokowi Ingin Kebut Kemudahan Usaha ke Peringkat 40, Ini Caranya

Fahreza Rizky, Jurnalis · Rabu 12 Februari 2020 13:57 WIB
https: img.okeinfo.net content 2020 02 12 20 2167285 presiden-jokowi-ingin-kebut-kemudahan-usaha-ke-peringkat-40-ini-caranya-BIJdkYDnR2.jpg Jokowi Ratas (Foto: Setkab)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan ada akselerasi peningkatan peringkat kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business dari posisi 74 menjadi 40. Meskipun sudah ada perbaikan dari ranking 120 jika dibandingkan pada tahun 2014.

“Untuk mengakselerasi peringkat ease of doing business saya ingin tekankan beberapa hal, yang pertama, fokus memperbaiki indikator yang masih berada di posisi di atas 100 dan juga indikator yang justru naik peringkat,” ujar Presiden Jokowi pada Rapat Terbatas (ratas) mengenai Akselerasi Peningkatan Peringkat Kemudahan Berusaha, Rabu (12/2/2020).

 Baca juga: Jokowi: UMKM Mungkin Tak Usah Izin Usaha tapi Hanya Registrasi

Untuk mengakselerasi peringkat EODB, dirinya ingin menekankan beberapa hal yang fokusnya memperbaiki indikator yang masih berada di atas 100 dan indikator yang justru naik peringkat. Menurutnya masih ada 4 komponen yang peringkatnya di atas 100.

“Starting a Business ini peringkatnya masih di 140, Dealing with Construction Permits di posisi 110, dan Registering Property justru naik ke 106, serta Trading across Borders, yang stagnan pada 116,” ujarnya.

 Baca juga: Peringkat Kemudahan Usaha RI Masih di 73, Ini Tugas Jokowi ke Para Menteri

Dirinya pun menjelaskan, baru ada dua komponen yang sudah di bawah 100, namun peringkatnya turun lagi. Seperti, Getting Credit yang semula di posisi 44 menjadi 48 dan resolving insolvency dari 36 ke 38.

“Sudah 36 kok naik lagi, ini urusan yang berkaitan dengan kebangkrutan,” tutur Presiden.

Kedua, Presiden meminta Menko Perekonomian dan BKPM membuat dashboard monitoring dan evaluasi secara berkala, sehingga bisa memastikan perbaikan di berbagai komponen yang masih bermasalah.

 Baca juga: Daftar Negara Paling Ramah untuk Memulai Bisnis, Selandia Baru Juaranya!

“Masalah utama yang harus kita benahi adalah prosedur dan waktu yang harus disederhanakan, prosedur yang ruwet dan waktu yang masih panjang,” ujarnya.

Kepala Negara memberikan contoh waktu terkait dengan waktu memulai usaha, di Indonesia membutuhkan 11 prosedur, waktunya 13 hari. “Kalau kita bandingkan mungkin dengan Tiongkok misalnya, prosedurnya hanya 4, waktunya hanya 9 hari, artinya kita harus lebih baik dari mereka,” tambah Presiden.

Pada bagian akhir pengantar, Presiden meminta perhatian ease of doing business tidak hanya ditujukan untuk pelaku-pelaku menengah dan besar tetapi juga diutamakan usaha mikro, usaha kecil agar fasilitas kemudahan berusaha ini diberikan.

“Kemudahan-kemudahan baik dalam penyederhanaan maupun mungkin tidak usah izin, tetapi hanya registrasi biasa,” pungkas Presiden Jokowi.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini