nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Ketua DPR: RUU Ciptaker Dibahas di 7 Komisi

Hairunnisa, Jurnalis · Kamis 13 Februari 2020 14:26 WIB
https: img.okeinfo.net content 2020 02 13 20 2167854 ketua-dpr-ruu-ciptaker-dibahas-di-7-komisi-X4DylZJ7tS.jpg Menko Airlangga Serahkan Surpres Omnibus Law. (Foto: Okezone.com/Setkab)

JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani telah menerima Draft dan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker). Puan mengatakan, RUU ini akan dibahas dalam rapat di 7 komisi DPR.

“Ini akan melibatkan kurang lebih 7 (tujuh) komisi. Ini akan saya jalankan sesuai (mekanisme) yang ada di DPR, melalui Baleg atau pansus, untuk membahas 11 klaster,” paparnya, dilansir dari Setkab, Kamis (13/2/2020).

Baca Juga: Permudah Investor, Skema Pembebasan Lahan Dimasukkan dalam Omnibus Law Ciptaker

Puan mengaku masih belum tahu isi lengkapnya. Namun RUU Ciptaker ini terdiri atas 15 bab dan 174 pasal, dengan menggunakan metode Omnibus Law yang berdampak terhadap 79 Undang-Undang (UU).

Ke depan, kata Puan jangan sampai belum dibahasnya draft RUU Ciptaker ini malah akan memunculkan prasangka dan kecurigaan lain.

Baca Juga: Menteri Siti: AMDAL Tidak Dihapus meski Ada Omnibus Law Ciptaker

“Sebelumnya Menkeu sudah mengirimkan draft RUU Perpajakan. Ini rencananya masih akan dibahas di DPR, yaitu Komisi XI. Tetapi, ini belum menjadi suatu keputusan final, karena masih akan dibicarakan di tingkatan rapat pimpinan (rapim) semua fraksi DPR,” ujarnya.

Sebagai informasi, pemerintah secara resmi menyerahkan Surat Presiden (Supres), Draft dan Naskah Akademik RUU Cipta Kerja (Ciptaker) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pada Rabu 12 Februari 2020, di Gedung Nusantara III, Komplek DPR Senayan, Provinsi DKI Jakarta.

Dalam kesempatan ini, Pemerintah diwakili oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar. Draf tersebut diterima oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani, Wakil Ketua DPR Rahmat Gobel dan Azis Syamsuddin.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini