nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Ibu Kota Pindah ke Kaltim, PD Sarana Kaya Minat Kelola Gedung Pemerintah di DKI?

Giri Hartomo, Jurnalis · Kamis 13 Februari 2020 18:52 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2020 02 13 470 2168039 ibu-kota-pindah-ke-kaltim-pd-sarana-kaya-minat-kelola-gedung-pemerintah-di-dki-OaFDlowZwA.jpg Lahan Ibu Kota Baru. (Foto: Dok. Kementerian PUPR)

JAKARTA - Pemerintah bakal memindahkan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta menuju Kalimantan. Nantinya, gedung-gedung pemerintahan di Jakarta ini akan dimanfaatkan dengan cara disewakan untuk membiayai pemindahan ibu kota.

Direktur Pengembangan PD Sarana Jaya Indra Sukmono mengatakan hingga saat pihaknya belum memikirkan apakah akan mengambil alih pengelolaan gedung pemerintahan yang ditinggalkan tersebut. Sebab keputusan tersebut berada di tangan pemerintah pusat.

Baca Juga: Jokowi Tugaskan Menteri LHK Buat Lokasi Pembibitan Terbesar di Ibu Kota Baru

Selain itu jika nantinya akan mengambil alih pengelolaan gedung pemerintahan yang akan ditinggalkan juga tidak semudah itu. Mengingat, pihaknya juga masih harus meminta izin kepada Gubernur DKI Jakarta terlebih dahulu.

"Kalau kami belum mempersiapkan aset aset yang intinya apabila ibu kota pindah kami belum ke sana," ujarnya dalam sebuah diskusi di Novotel Cikini, Jakarta, Kamis (13/2/2020).

Menurut Indra, saat ini pihaknya fokus pada penyediaan hunian yang ada di Jakarta dengan skema DP atau uang muka Rp0 . Dalam RPJMD DKI Jakarta 2017-2022, target 13.830 unit hunian DP 0% dibangun.

Baca Juga: Masalah Ibu Kota Baru, Terbatasnya Suplai Air hingga Habitat Orangutan

Hingga Agustus 2019, realisasi pembangunan hunian DP Rp0 mencapai 780 hunian yang bertempat di Pondok Kelapa. Pada 2021 mendatang, ditargetkan ada sekitar 3.050 hunian dibangun.

Kemudian pada 2022, ada sekitar 10.000 unit hunian DP Rp0 yang akan dibangun. Sehingga target RPJMD sebanyak 13.830 unit hunian bisa tercapai.

"Kami sampe sekarang masih menggarap project-project kami," ucap Indra.

Meskipun cukup ambisius, namun penyediaan hunian di DKI Jakarta ini harus segera direalisasikan. Pasalnya, angka Backlog di ibu kota ini masih sangat tinggi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menurut Jakarta dalam angka tahun 2019, sebanyak 52,16% rumah tangga di Jakarta belum memiliki rumah atau sebanyak 1,4 juta rumah tangga di Jakarta belum memiliki rumah sendiri.

Terjadi peningkatan Backlog kepemilikan rumah di DKI Jakarta sebesar 10% dari tahun 2015 hingga 2018. Angka ini terus bertambah seiring dengan pertumbuhan penduduk di DKI Jakarta.

"Atas dasar itu, salah satu kegiatan strategis pemerintah daerah salah salah satunya penyediaan rumah," ujarnya



1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini