nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Isi Omnibus Law Ciptaker, dari Jaminan Kehilangan Pekerjaan hingga Kemudahan soal Lahan

Irene, Jurnalis · Minggu 16 Februari 2020 12:32 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2020 02 16 20 2169245 isi-omnibus-law-ciptaker-dari-jaminan-kehilangan-pekerjaan-hingga-kemudahan-soal-lahan-9s7oELd2AA.jpg Ilustrasi Omnibus Law. (Foto: Okezone.com/Shutterstock)

JAKARTA - Presiden Jokowi ingin investor bisa dilayani dengan cepat, karena Indonesia membutuhkan di tengah perubahan-perubahan dunia. Supaya menarik bagi investor, Jokowi pun menyederhanakan perizinan dan birokrasi yang selama ini menghambat.

Hal inilah yang menjadi dasar pemerintah membuat draft dan naskah akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker). Di mana Omnibus Law ini diyakini bisa meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan dan ekonomi baru di dalam negeri.

Okezone pun merangkum fakta-fakta menarik soal Omnibus Law Ciptaker dan apa saja isi yang ada di dalammnya, Minggu (16/2/2020).

1. Omnibus Law Rombak 79 Undang-Undan

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, draf RUU ini terdiri dari 79 Undang-Undang yang akan dirombak. Nantinya akan disatukan menjadi 15 bab dan 74 pasal.

"Seluruhnya sudah disiapkan. Kami menjelaskan bahwa judulnya Cipta kerja singkatannya Ciptaker. Jadi arahan ibu DPR jangan dipleset-plesetin. Isinya 15 bab dan 174 pasal," ujarnya di Gedung DPR.

2. Jaminan Kehilangan Pekerjaan Dimasukan dalam Omnibus Law

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan, dulu kita tidak mengenal jaminan kehilangan pekerjaan. Formula seperti ini yang akan diperkenalkan dalam RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

"Kita perkenalkan formula pesangon adalah jaminan kehilangan pekerjaan. Cash benefit kemudian vokasi dan placement, itu kita kenalkan. Jadi ada jaminan kehilangan pekerjaan," tuturnya.

3. Amdal Bukan Syarat untuk Investor Mendapat Izin Usaha

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengatakan, jika semula Amdal dijadikan sebuah persyaratan mendapatkan izin, kini pemerintah menetapkan Amdal sebagai suatu standar.

"Persyaratan lingkungan itu tidak dibebankan kepada swasta. Tetapi dijadikan standar dibebankan oleh swasta di awal tetapi dijadikan standar," jelasnya.

Menurut Siti, dengan penetapan Amdal sebagai sebuah standar justru semakin memperkuat penindakan bagi perusahaan yang melanggar lingkungan. Sebab, dengan standar, maka perusahaan yang sudah berinvestasi ini akan diawasi ketat oleh pemerintah mengenai dampak lingkungannya.

4. Omnibus Law Ciptaker Pro terhadap Pekerja

Pemerintah memastikan dalam draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker) ini tetap pro terhadap tenaga kerja. Artinya, isu mengenai RUU Ciptaker akan menghapuskan pesangon tidaklah benar.

Menteri Koordintor bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan untuk mekanisme pesangon bagi tenaga kerja tetap memakai aturan yang berlaku. Artinya, bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan nantinya akan mendapatkan hak penggantian.

"Kalau pesangon tetap dengan regulasi yang berlaku. Jadi ini beda on top," ujarnya.

5. 5 Kali Gaji untuk Pekerja Baru

Dalam RUU Ciptaker memang ada mekanisme pembayaran jaminan kehilangan pekerjaan dengan membayarkan sejumlah 5 kali gaji. Namun pembayaran ini hanya berlaku bagi pekerja-pekerja baru.

"Omnibus law itu untuk mendorong orang yang tidak bekerja. Sekarang ada 7 juta yang tidak kerja mereka ini berhak mendapatkan pekerjaan. Hak untuk mendapatkan pekerjaan hak untuk mendapatkan gaji itu diatur dengan omnibus law, apalagi dunia sekarang sedang mendapatkan banyak gejolak," jelas Menko Airlangga.

Nantinya lanjut Airlangga, pembayaran lima kali gaji ini juga hanya untuk perusahaan besar. Itupun juga harus melalui mekanisme perjanjian antara pekerja dengan perusahaan.

6. Omnibus Law Mudahkan persoalan Lahan

Menurut Menteri LHK Siti Nurbaya, dalam RUU Omnibus Law ini pembebasan lahan akan dipermudah. Namun, dalam RUU ini juga pemerintah akan tetap memperhatikan masalah lingkungan yang ada di daerah sekitarnya.

"Jadi hal hal seperti itu saja. Tapi prinsip menjadi lebih sederhana memudahkan untuk pembangunan tapi tetap menjaga lingkungan. Nanti detailnya kita disosialisasi," ujarnya.

Menurut Siti, nantinya skema pembebasan lahan ini akan melihat dari kriteria daerahnya. Maksudnya, dalam membebaskan lahan untuk proyek, nantinya perusahaan harus memperhatikan bentuk biogeofisik alam daerah sekitarnya untuk mendapatkan izin usaha.

7. Investor Dapat Perpanjang Hak Guna Bangunan

Omnibus Law juga akan memberikan berbagai fasilitas kemudahan yang dapat meningkatkan sektor properti. Salah satunya dengan memberikan jangka waktu Hak Guna Bangunan (HGB) yang lebih panjang untuk tanah di atas Hak Pengelolaan, serta pemberian jangka waktu hak atas tanah dapat diberikan sekaligus perpanjangan dan pembaruan pada saat pemberian hak.

"Saat ini, fokus pemerintah di bidang pertanahan dan tata ruang adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan investasi di Indonesia," ujar Kepala BPN Sofyan Djalil.

1
2
Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini