Jokowi hingga Luhut Buka Suara soal Omnibus Law Cipta Kerja

Taufik Fajar, Jurnalis · Senin 24 Februari 2020 07:19 WIB
https: img.okezone.com content 2020 02 21 320 2172201 jokowi-hingga-luhut-buka-suara-soal-omnibus-law-cipta-kerja-W88L3aHYSM.jpg Jokowi (Foto: Biro Setpres)

4. Menko Luhut Bicara RUU Ciptaker

Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut draf Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang telah diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sangat memihak buruh.

"Draf itu sangat berkepentingan sama buruhnya dan kami (pemerintah), juga memberikan suasana kondusif pada investor untuk meningkatkan investasi. Jadi itu ada win-win solution," ujar Luhut.

 

5. Mendag Revisi UU soal Perdagangan dan Metrologi Legal

Mendag Agus mengatakan, RUU ini bertujuan untuk mengubah kewenangan mengatasi konflik peraturan perundang-undangan secara cepat, efektif dan efisien; menyeragamkan kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah untuk menunjang iklim investasi; serta mempermudah pengurusan perizinan sehingga lebih terpadu, efisien, dan efektif.

“Perubahan kewenangan ini diharapkan dapat meningkatkan hubungan koordinasi antarinstansi terkait karena telah diatur dalam kebijakan terpadu. Selain itu, dengan perubahan ini, diharapkan dapat meningkatkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pengambil kebijakan,” pungkas Mendag Agus.

 

6. Menko Polhukam Mahfud MD

Menteri Koordinator (Menko) Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD mengatakan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja saat ini masih dapat diperbaiki jika ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan.

”Yang penting RUU Cipta Kerja itu sekarang masih dalam bentuk rancangan di mana semua perbaikan baik karena salah maupun karena perbedaan pendapat itu masih bisa diperbaiki selama proses di DPR. Itu saja,” tuturnya, dilansir dari Setkab,

Kalau itu terketik keliru, menurut Menko Polhukam, itu nanti bisa diperbaiki di dalam proses di DPR. Dia menambahkan bahwa DPR bisa mengubahnya dan rakyat dapat mengusulkan.

”Namanya RUU di dalam negara demokratis itu bisa diperbaiki selama masa pembahasan. Dan sekarang sudah dimulai proses penilaian oleh masyarakat, itu silakan saja dibuka,” ujarnya.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini