nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Omnibus Law Juga Atur Perizinan dan Syarat Dirikan Koperasi

Irene, Jurnalis · Selasa 25 Februari 2020 19:43 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2020 02 25 320 2174039 omnibus-law-juga-atur-perizinan-dan-syarat-dirikan-koperasi-Ii7shQBcko.jpg Ilustrasi Produk UKM. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Kementerian Koperasi dan UKM akan mempermudah perizinan serta syarat-syarat dalam mendirikan koperasi. Di mana hal tersebut akan dibahas dalam aturan Omnibus Law.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, permasalahan mengenai izin koperasi sedang dicari solusinya lewat Omnibus Law. Aturan tersebut akan mampu menjadi afirmasi bagi UMKM.

Baca Juga: Menaker Terima Usulan soal RUU Cipta Karya dari Serikat Buruh

"Izin nantinya bukan cuma izin saja, di Omnibus Law, Koperasi hanya registrasi Nomor Induk Berusaha (NIB) yang bisa dipakai untuk mengurus apa saja. Satu NIB untuk semua," kata Teten, dalam keterangan Kemenkop UKM, Selasa (25/2/2020).

Namun sayangnya kata, para koperasi belum mengoptimalkan aturan yang ada seperti Online Single Submission (OSS). "Kalau sekarang lebih susah bikin koperasi dibanding perusahaan. Ke depan wilayah koperasi juga tak dibatasi, harapannya ada kesamaan untuk kemudahan. Termasuk Peraturan Daerah (Perda) yang tak sejalan akan sendirinya konsolidasi karena mengacu pada Undang-Undang," ucapnya.

Baca Juga: Omnibus Law Cipta Kerja, Mendag: Penyederhanaan Izin Sudah saatnya Dilakukan

Dari catatan studi penelitian, selama ini KUMKM cenderung tak berkembang karena menghindari menjadi usaha formal, dengan alasan kerumitan administrasi serta perpajakan. Hal itu dijanjikan ke depannya tidak akan terjadi lagi.

Tak cuma itu, dari sektor pembiayaan yang disediakan pemerintah juga harus yang ramah, tak cuma murah tapi mudah. "Dan perlu pendampingan. Yang besar bermitra dengan usaha yang kecil," imbuhnya.

Teten juga meminta untuk usaha koperasi sudah mulai masuk ke sektor riil produksi dan komoditi. Harapannya, KUMKM turut berkontribusi pada proyek pemerintah.

"Koperasi bisa bangun jalan, suplai belanja pemerintah. Karena Presiden sudah menginstruksikan belanja BUMN dan daerah prioritaskan produk dari KUMKM," ujarnya.

Dengan begitu, pihaknya segera mendorong KUMKM naik kelas. Kementeriannya kata Teten, tengah menyiapkan bagaimana ekosistem, dari pengalaman Kopontren dalam mengembangkan koperasi secara profesional, termasuk dari sisi teknologinya.

"Koperasi tak mungkin besar kalau rapat hanya zaman jadul, nanti dimungkinkan rapat, tanda tangan lewat aplikasi. Memungkinkan koperasi usaha yang sifatnya lokal tumbuh besar dengan teknologi," imbuhnya.

1
2
Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini