Tujuan Pemerintah Buat Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Taufik Fajar, Jurnalis · Selasa 03 Maret 2020 12:22 WIB
https: img.okezone.com content 2020 03 03 320 2177343 tujuan-pemerintah-buat-jaminan-kehilangan-pekerjaan-bqHTnQBNw5.jpg Pemerintah Berencana Menambah Jaminan Kehilangan Pekerjaan. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Pemerintah berencana meningkatkan sistem perlindungan sosial Nasional dengan menambahkan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Di mana sebelumnya hanya mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) di bawah BPJS Ketenagakerjaan.

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Haiyani Rumondang mengatakan, dengan adanya program JKP diharapkan pekerja yang terkena PHK dapat mempertahankan taraf hidupnya dengan kembali bekerja.

Baca Juga: Pro Kontra RUU Omnibus Law Cipta Kerja, Presiden Jokowi Bakal Roadshow

"Setelah meningkatkan kemampuan melalui pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri atau menjadi pengusaha baru yang memiliki daya saing," ujar dia pada acara konferensi nasional bersama International Labour Organization (ILO) di Hotel Le Meridean Jakarta, Senin (3/3/2020).

Maka itu, lanjut dia, pemerintah perlu membuat inovasi kebijakan publik yang dapat menciptakan ekosistem berusaha dan bekerja yang lebih baik agar pekerja yang mengalami risiko kehilangan pekerjaan tetap mendapat perlindungan dan masih dapat mempertahankan harkat dan martabatnya.

Baca Juga: Satgas Omnibus Law Serap Aspirasi RUU Cipta Kerja Demi Penyempurnaan

"Jadi melalui RUU tentang Cipta Kerja dengan metode penyusunan omnibus law yang berfokus pada upaya penciptaan lapangan kerja, serta tetap menjaga perlindungan bagi pekerja atau buruh," ungkap dia.

Dia menambahkan dalam RUU Cipta Kerja tersebut diatur pekerja atau buruh yang mengalami PHK, selain menerima kompensasi PHK juga berhak atas JKP. JKP tersebut merupakan program jaminan sosial yang baru dengan manfaat.

"Seperti pelatihan dan sertifikasi. Lalu uang tunai. Serta fasilitasi penempatan. Pekerja yang mendapatkan manfaat JKP. Ketentuan lebih Ianjut mengenai JKP akan diatur dalam Peraturan Pemerintah," tandas dia.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini