Fakta Pelarangan PHK di Tengah Tekanan Virus Corona

Taufik Fajar, Jurnalis · Minggu 22 Maret 2020 06:08 WIB
https: img.okezone.com content 2020 03 20 320 2186568 fakta-pelarangan-phk-di-tengah-tekanan-virus-corona-yyNuGSJLpr.jpg PHK (Shutterstock)

JAKARTA - Dampak virus Corona atau Covid-19 membuat perekonomian tertekan hingga saat ini. Begitu juga, keuangan perusahaan dan dunia industri.

Menanggapi hal tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar perusahaan jangan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Menurutnya, masih banyak cara agar perusahaan-perusahaan dapat terus beroperasi tanpa bekerja di kantor.

Oleh sebab itu, Jakarta, Minggu (22/3/2020), berikut fakta-fakta soal larangan PHK saat ini.

 Baca juga: Presiden Jokowi Larang Perusahaan Lakukan PHK

1. Jokowi Larang PHK

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta perusahaan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Usahakan beri tahukan kepada perusahaan-perusahaan agar tidak melakukan pemutusan hubungan kerja baik Menteri Perindustrian, baik Menteri UKM yang berkaitan dengan ini,” kata dia.

 Baca juga: Banyak PHK, Menko Airlangga: Makanya Ada Kartu Prakerja

2. Menteri Perindustrian dan UMKM diminta Pastikan Tak Ada PHK

Presiden Jokowi meminta kepada Menteri Perindustrian dan Menkop UMKM untuk memastikan tidak ada PHK.

"Baik Menteri Perindustrian, baik Menteri UKM yang berkaitan dengan ini," ujarnya.

 Baca juga: Perusahaan Induk Mercedes Benz Bakal PHK 15.000 Karyawan Demi Hemat Rp20,22 Triliun

3. Terapkan Bekerja dari Rumah

Jokowi juga meminta kepada perusahaan untuk menerapkan sistem bekerja di rumah. Hal ini untuk meminimalisir penyebaran virus corona di Indonesia.

Sistem bekerja di rumah juga sudah diterapkan beberapa Kementerian dan Lembaga pemerintah seperti Kementerian Keuangan hingga Kementerian Pertanian.

4. Keringanan Perbankan untuk Hindari PHK

Presiden Joko Widodo meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lebih fokus kepada kebijakan stimulus ekonomi dalam dunia perbankan. Apalagi, di tengah wabah virus Corona atau Covid-19 ini.

Di mana, lanjutnya, stimulus tersebut untuk memberikan kemudahan dan keringanan bagi kelompok-kelompok terdampak khusus UMKM dan sektor informal.

"Sehingga aktivitas produksi bisa berjalan dan tidak melakukan PHK," ujarnya.

5. Terbitkan Kartu Prakerja

Pemerintah resmi meluncurkan kartu pra kerja yang diprioritaskan bagi para pencari kerja. Adapun yang bisa mendapat kartu ini adalah para pencari kerja hingga mereka yang kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kartu pra kerja sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020. Diharapkan bisa memberikan pelatihan untuk mereka yang cari kerja ataupun tidak.

“Seperti buruh, karyawan, korban PHK ataupun lulusan SMK Kejuruan beruisa 18 tahun ke atas yang tidak sekolah dan kuliah boleh daftar. Intinya prioritas pencari kerja mudah," ujar dia.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini