nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

9 Perintah Presiden Jokowi untuk Jaga Ekonomi Masyarakat dari Virus Corona

Widi Agustian, Jurnalis · Selasa 24 Maret 2020 17:57 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2020 03 24 320 2188419 9-perintah-presiden-jokowi-untuk-jaga-ekonomi-masyarakat-dari-virus-corona-nfvd72Xcmd.jpg Presiden Joko Widodo. (Foto: Okezone.com/Setkab)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan 9 instruksi untuk dijalankan oleh para menteri, gubernur hingga wali kota. Sembilan langkah ini diperlukan untuk melindungi masyarakat dari berbagai dampak merebaknya virus covid-19 ini.

"Bapak ibu dan saudara-saudara sebangsa setanah air, penyebaran covid-19 benar-benar memperlambat ekonomi dunia termasuk perekonomian di negara Indonesia," kata Presiden di Jakarta, Selasa (24/3/2020).

Dia melanjutkan, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga daya beli masyarakat, mencegah PHK dan menjaga produktivitas ekonomi di Indonesia.

Baca Juga: Kalkulasikan Dampak Corona, Presiden Jokowi: Kita Bagi 3 Skenario

Untuk itu, presiden meminta dilakukannya 9 hal utama ini untuk dilaksanakan menteri, gubernur hingga wali kota.

Pertama, memangkas rencana belanja tidak prioritas di APBN, APBD. "Perjalanan dinas, pertemuan yang tidak perlu dan belanja lain yang tidak dirasakan masyarakat harus dipangkas," jelas dia.

Kedua, kementerian dan pemerintah daerah, termasuk pemerintah provinsi hingga pemerintah kabupaten dan kota harus fokus kegiatan dan realokasi anggaran untuk percepat penanganan covid-19. Baik itu terkait isu kesehatan maupun isu ekonomi.

Baca Juga: Jokowi Minta Kepala Daerah Hitung Matang Sebelum Tutup Pasar hingga Perkantoran

"Landasan hukum jelas jumat lalu, 20 Maret saya tandatangan inpres nomor 4 yahun 2020, selain memeintahkan refocussing dan realokasi, inpres ini juga memerintahkan percepatan pengadaan barang dan jasa. Sekali lagi bukan hanya penanganan kesehatan tapi juga dampak ekonomi masyarakat," jelas dia.

Ketiga, presiden meminta kementerian dan lembaga bersama pemda, selain menangani isu kesehatan masyarakat juga harus menjamin ketersediaan bahan pokok, utamanya untuk masyarakat lapisan bawah.

"Kita harus bantu para petani, nelayan, UMKM agar daya beli terjaga dan terus beraktivitas dan berproduksi," tutur dia.

Keempat, presiden memerintahkan program padat karya tunai harus diperbanyak, harus dilipatgandakan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan pencegahan covid-19, yaitu dalam bekerja menjaga jarak aman.

"Program padat karya tunai di PUPR, perhubungan, pertanian, kelautan dan perikanan harus segera dieksekusi. Dana desa dan program pemda harus mengutamakan cara-cara padat karya ini akan membantu masyarakat, membantu para buruh tani, nelayan di pedesaan di seluruh tanah air. Sekali lagi mengikuti protokol kesehatan dalam bekerja jaga jarak aman," jelas dia.

Kelima, terkait dengan kartu sembako, pemerintah berikan tambahan Rp50.000 per keluarga penerima, sehingga dana yang diambil sebesar Rp200.000 selama 6 bulan. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp4,56 triliun.

Keenam, untuk calon penerima kartu pra kerja, akan dipercepat sekaligus untuk antispasi kehilangan pekerjaan, harian yang kehilangan pendapatan dan UMKM yang kehilangan omzet.

"Alokasi anggaran adalah Rp10 triliun sehingga setiap peserta kartu pra kerja akan diberikan honor insentif Rp1 juta selama 3-4 bulan," jelas dia.

Ketujuh, untuk membantu daya beli pekerja di sektor pengolahan, pemerintah akan membayar pajak penghasilan (pph) pasal 21 yang selama ini dibayar sendiri para pekerja dalam rangka memberi tambahan penghasilan di industri pengolahan. Alokasi dana yang diberikan sebesar Rp8,6 triliun.

Kedelapan, untuk pelaku UMKM, Otoritas Jasa Keuangan memberikan relaksasi kredit UMKM dengan nilai kredit di bawah Rp10 miliar yang didapat dari bank atau non-bank. Terpenting, asal digunakan untuk usaha, akan ada pengurangan bunga dan penundaan cicilan 1 tahun.

"Kepada tukang ojek dan taksi yang kredit motor mobil, nelayan kredit perahu tidak perlu khawatir, bank dan industri keuangan non bank dilarang kejar-kejar angsuran apalagi menggunakan debt collector. Itu dilarang dan saya minta kepolisan catat ini," jelas dia.

Kesembilan, untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang mengambil kkedit rumah bersubsidi akan mendapat 2 stimulus. Subsidi selisih bunga kalau bunga kredit rumahnya di atas 5 persen, selisihnya dibayar pemerintah. Selain itu juga disiapkan bantuan uang muka. Anggaran yang disiapkan mencapai Rp1,5 triliun.

"Saya ajak jajaran di pusat, daerah sampai level kelurahan dan desa untuk selalu tanggap situasi kesehatan dan ekonomi masyarakat, kita harus kerja keras, bersatu bergotong royong menghadapi tantangan ini," tegas Presiden.

1
3
Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini