BPK: Pengalihan Anggaran untuk Penanganan Covid-19 Bisa Gunakan APBN atau Perppu

Taufik Fajar, Jurnalis · Kamis 26 Maret 2020 10:42 WIB
https: img.okezone.com content 2020 03 26 20 2189152 bpk-pengalihan-anggaran-untuk-penanganan-covid-19-bisa-gunakan-apbn-atau-perppu-Ks7BH3h5HT.jpg BPK Serahkan Keputusan Pengalihan Anggaran kepada Pemerintah. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mempersilahkan pemerintah untuk melakukan realokasi anggaran yang diperuntukan dalam penanganan virus corona atau Covid-19. BPK menilai pengalihan anggaran tersebut bisa dengan APBN 2020 atau Perppu APBN 2020.

Mengutip keterangan BPKS, Kamis (26/3/2020), BPK bersama dengan pemerintah telah membahas membahas dampak pandemik Covid-19 pada pemeriksaan BPK dan pelaksanaan APBN 2020. Pembahasan berlangsung pada Senin 23 Maret 2020 melalui konferensi video di lokasi masing-masing.

Baca Juga: Seluruh Kantor BPK Mulai Kerja dari Rumah hingga Akhir Maret 2020

Pimpinan BPK yang mengikuti rapat adalah Ketua BPK Agung Firman Sampurna, Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono, Anggota/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK Hendra Susanto, Anggota/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II BPK Pius Lustrilanang, Anggota/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III BPK Achsanul Qosasi, Anggota/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV BPK Isma Yatun, Anggota/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK Bahrullah Akbar, Anggota/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI BPK Harry Azhar Azis, dan Anggota/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII BPK Daniel Lumban Tobing.

Sedangkan pemerintah diwakili oleh Presiden Joko Widodo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sekretariat Negara Pratikno, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Baca Juga: Serahkan LHP ke DPR, BPK Sebut Ada 6 Temuan Permasalahan di TVRI

Pertemuan virtual ini membahas beberapa hal yaitu dampak pandemik Covid-19 ada pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2019 yang sedang dan akan dilakukan oleh pemeriksa BPK, revisi dan pelaksanaan APBN 2020 terkait penanganan kesehatan, serta social safety dan insentif ekonomi untuk UMKM akibat dampak dari wabah pandemik COVID-19.

Pimpinan BPK menyerahkan sepenuhnya kepada Pemerintah untuk mengambil keputusan terkait pengalihan anggaran dalam kondisi pandemik seperti saat ini. pengalihan anggaran bisa menggunakan APBN 2020 atau dengan Perppu APBN 2020.

Sebelumnya, Pemerintah melalui Menteri Keuangan menyatakan akan berkonsultasi dengan BPK terkait anggaran. Hal ini disebabkan, dalam situasi darurat seperti saat ini, banyak kegiatan dan belanja kementerian dan lembaga yang diubah, untuk memprioritaskan penanganan situasi pandemik COVID-19.

c yang transparan dan akuntabel. Sebelum berlangsung pertemuan antara BPK dengan Pemerintah, BPK juga melakukan rapat Sidang Pimpinan melalui konferensi video yang antara lain membahas dampak COVID-19 terhadap pemeriksaan Laporan Keuangan Pusat dan Daerah Tahun 2019 dan refocusing anggaran pemerintah.

Terkait tugas pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan, dibahas tentang kendala di lapangan seperti cek atau pengujian fisik, wawancara dengan auditee, serta uji dokumen.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini