nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Work Form Home PNS Diperpanjang hingga 21 April 2020

Taufik Fajar, Jurnalis · Senin 30 Maret 2020 13:21 WIB
https: img.okeinfo.net content 2020 03 30 320 2191142 work-form-home-pns-diperpanjang-hingga-21-april-2020-YFB7Hfe7n9.jpg Waktu Kerja di Rumah untuk PNS Diperpanjang sampai 21 April 2020. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo memutuskan untuk memperpanjang waktu kedinasan para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di rumah atau tempat tinggal hinga 21 April 2020.

Hal ini dituangkan dalam Surat Edaran (SE) Menteri PANRB tentang Perubahan Atas Surat edaran Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Baca Juga: Virus Corona Kian Menyebar, BKN Revisi Surat Edaran Jam Kerja PNS

Mengutip SE Menpan Rb, Senin (30/3/2020), berpedoman pada Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia, untuk mencegah perluasan penyebaran Covid-19, dipandang perlu melakukan perubahan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2020 tentang  Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah

Perubahan sebagaimana yang dimaksud, perpanjangan masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah atau tempat tinggal (work from home). Masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah bagi ASN sebagimana dimaksud dalam SE Menteri PANRB, diperpanjang sampai tanggal 21 April 2020 dan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

Baca Juga: Walau Kerja dari Rumah, Tunjangan Kinerja PNS Tetap "Aman"

Meminta Para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPPK) pada Kementerian/Lembaga/Daerah untuk melakukan penyesuaian sistem kerja bagi ASN melalui pelaksanaan tugas kedinasan di rumah bagi ASN dengan mempertimbangkan penetapan status darurat bencana pada provinsi/kabupaten/kota di mana instansi pemerintah berlokasi

Memastikan ASN di lingkungan kementerian/lembaga/daerah mencapai sasaran kerja dan memenuhi target kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin pegawai.

Untuk memantau perkembangan dan melakukan pencegahan penularan Covid-19 bagi ASN, para pejabat pembina kepegawaian agar melakukan pembaharuan data ASN yang terpapar dan atau terkonfirmasi positif Coivd-19 melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK). Adapun petunjuk peksanaan pembaharuan data tersebut akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).

1
2
Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini