nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Gubernur BI Tegaskan Tak Ada Bailout dalam Langkah Penanganan Covid-19

Taufik Fajar, Jurnalis · Senin 06 April 2020 19:39 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2020 04 06 20 2195099 gubernur-bi-tegaskan-tak-ada-bailout-dalam-langkah-penanganan-covid-19-Ko0aEYlKF7.jpg Perry Warjiyo (Foto: Okezone)

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) menyatakan tidak ada langkah bail out dalam penanganan dampak ekonomi virus Corona atau Covid-19. Hal ini berkaitan mengenai langkah terakhir atau last resort BI dalam menyerap penerbitan Surat Utang Negara (SUN) atau SBSN bila tak terserap pasar.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, dalam kondisi sekarang pasar tidak mampu menyerap penerbitan SUN atau SBSN untuk pembiayaan fiskal. Dalam hal ini, BI dalam Perppu diberikan kewenangan untuk membeli SBN dan SBSN di pasar primer.

 Baca juga: Sri Mulyani: Dampak Ekonomi Covid-19 Lebih Kompleks Dibandingkan Krisis 1998 dan 2008

"Konteks ini kami perlu tegaskan ini bukan bailout. Ini yang perlu kami tegaskan ini bukan bailout. Dalam konteks ini, tidak ada bailout, ini yang kami jelaskan tadi," ujarnya saat virtual meeting dengan Komisi XI DPR RI, Jakarta, Senin (6/4/2020).

Dirinya menegaskan, pembelian tersebut merupakan last resort jika pasar tidak dapat menyerap. Kemungkinan tak bisa menyerapnya dikarenakan volume besar atau yield yang naik tinggi.

"Kalau yield irrasional atau terlalu tinggi, ini BI dapat ikut membeli sebagain SUN dan SBSN di pasar perdana," ujarnya.

 Baca juga: Sri Mulyani hingga Gubernur BI Jelaskan Perkembangan Covid-19 ke DPR

Namun, lanjutnya, bila akan melakukan hal tersebut BI akan berkomitmen untuk melaksanakan berdasarkan kaidah kebijakan moneter dan fiskal yang pruden. Di mana, akan mempertimbangkan dampaknya di Pasar SBN dan inflasi.

Dalam waktu dekat akan membicarakan detail mekanismenya seperti apa, Menkeu sdg fokus rumuskan fiskal dan kami menyusun mekanisme ini setelah raker menggagendekan jumlahnya berapa, detailnya berapa, bagaimana bisa dilakukan dan ini bisa sinergi kuat kemenkeu dan dg BI.

Dirinya menjelaskan, berapa kebutuhan SUN dan SBSN tentu ke depan akan dibahas. Saat ini, KSSK lebih berfokus bagaimana menghasilkan kebutuhan anggaran dananya bisa disediakan dan bagimana penanganan ke dunia usaha untuk program pemulihan ekonomi.

Dirinya melanjutkan, pembelian SUN di pasar perdana adalah langkah yang harus dilakukan extraordinary, di mana kegentingan yang memaksa. "Kami akan lakukan dg berdasarkan kaidah2 kebijakan moneter, fiskal, pruden dan konteks ini memeprtimbangkan inflasi. Kalau kembali normal, gak akan pembiayaan defisit fiscal dari SUN di pasar perdana seperti UU BI," ujarnya.

(rzy)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini