nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Keberhasilan Tangani Covid-19 Jadi Recover untuk Ekonomi RI

Taufik Fajar, Jurnalis · Selasa 07 April 2020 19:57 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2020 04 07 20 2195698 keberhasilan-tangani-covid-19-jadi-recover-untuk-ekonomi-ri-m3NCmL7pcI.jpg Ilustrasi Grafik Ekonomi. (Foto: Okezone.com/Shutterstock)

JAKARTA - Pemulihan maupun pertumbuhan ekonomi di Indonesia dininilai sangat bergantung pada keberhasilan pemerintah menangani penyebaran Covid-19. Oleh karena itu segala kebijakan dan stimulus yang telah dikeluarkan diharapkan bisa segera mengatasi wabah virus corona ini.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor ( FEM IPB) Prof Dr Didin S Damanhuri mengatakan, sekarang ini yang paling penting negara menyelamatkan warga yang kemiskinan ekstrim yang mencapai 25 juta dan yang hampir miskin mencapai 50% atau 130 juta (jiwa) itu. Untuk itu, pemulihan in sangat bergantung pada upaya pemerintah.

“Jadi, bahasanya, pemerintah harus melawan corona dan dampak ekonominya. Jadi jangan lupa, kalau kita berhasil melawan corona itu adalah recovery strategy juga untuk ekonomi,”ujarnya, dalam keterangannya, Selasa (7/4/2020).

Baca Juga: Perbaiki Database, Menkeu: Tak Ada Rakyat yang Tidak Dapat Bantuan

Menurut Didin, pemerintah saat ini harusnya memprioritaskan penanganan dan perlindungan masyarakat dari penularan maupun wabah Covid 19. Karena itu dana yang disediakan harusnya diprioritaskan untuk penanganan pencegahan masyarakat dari penularan Covid 19 lebih banyak dibandingkan untuk perbaikan ekonomi.

Dengan diprioritaskannya dana untuk pencegahan Covid 19 maka pemerintah bisa menyediakan alat pelindung diri (APD) yang banyak untuk tenaga kesehatan, penyediaan kamar perawatan untk pasien yang tertular Covid 19, memproduksi masker yang cukup unuk masyarakat dan sebagainya.

“Jadi, kalau kita bayangkan untuk corona kita produksi masker yang masal, kemudian APD masal, dokter, perawat, rumah sakit disubsidi, dan itu ada spending tetapi spending itu adalah perputaran uang dan itu menyelamatkan nyawa manusia sekaligus menyelamatkan untuk sektor-sektor ekonomi sebenarnya. Jadi, jangan pendekatannya cost tapi ini human investment, ini adalah sebuah penyelamatan orang-orang unggul bahkan dokter dan perawat,” ujar Didin

Dirinya juga sepakat dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 19/PMK.07/2020 yang salah satunya menyebutkan, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dan dana bagi hasil sumberdaya alam (DBHSDA) dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk penanganan dan pencegahan penularan Covid-19. Alasanya, penyelamatan masyarakat dari penularan Covid 19 menjadi prioritas utama. Dan hal itu menjadi kunci utama bagi pemulihan ekonomi.

“Jadi sekarang harus dimobilisasi dana (BHCHT) seperti itu terutama untuk daerah-daerah yang petani tembakaunya tinggi seperti Jatim atau Sumatera Utara. Kan tidak semua petani tembakau, jadi harus clustering dana itu. Atau kalau masih cukup besar cluster dimana yang banyak penyakit atau covid tinggi diutamakan juga. Saya setuju itu dana bagi hasil itu dimanfaatkan untuk melawan corona juga,” papar Didin.

Menurut Didin, yang memprihatinkan selama ini DBHCT belum dimanfaatkan untuk pencegahan Covid. Malah alokasi dana pendidikan yang dipakai untuk membiayai pencegahan wabah Covid 19.

“ Harusnya proyek-proyek yang tidak prioritas ditunda. Jadi ini kayaknya pendekatannya Indonesia kurang pas. Tidak ada sense of crisis dengan menggunakan dana pendidikan dan tidak menggunakan dana-dana proyek nonprioritas. Jadi masih ada mimpi kayaknya mau cepet selesai (pencegahan Covid 19) lalu proyek nanti dilanjutkan. Kayaknya kurang membaca perkembangan yang berat dunia ini,” papar Didin S Damanhuri.

Selain itu, dirinya juga sepakat dengan prediksi Menteri Keuangan Sri Mulyani. Karena adanya wabah Covid 19, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa dibawah 4%. Bahkan ekstrimnya bisa hanya mencapai 0,4%.

“ Pertumbuhan ekonominya saya kira paling tinggi yang berat itu sekitar 2-3 %, bahkan minus. Bisa terjadi yaitu (pertumbuhan ekonomi hanya) 0,4 % kalau mengacu menteri keuangan. Itu angka realistis. Kan pakai perkiraan dengan asumsi semua variable dihitung dan ada cara menghitungnya,” ujar Didin.

1
2
Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini