Share

Pemprov DKI Minta Pelunasan Dana Bagi Hasil, Sri Mulyani Sentil Balik Anies

Giri Hartomo, Jurnalis · Jum'at 17 April 2020 18:44 WIB
https: img.okezone.com content 2020 04 17 20 2200872 pemprov-dki-minta-pelunasan-dana-bagi-hasil-sri-mulyani-sentil-balik-anies-K1lg16fLM6.jpg Menteri Keuangan Sri Mulyani (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Kementerian Keuangan berjanji akan membayarkan Dana Bagi Hasil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada bulan ini. Hanya saja, yang bayarkan hanya 50% dari total dana bagi hasil Pemprov DKI Jakarta.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan memberikan pengecualian kepada DKI Jakarta untuk memberikan DBH lebih dahulu. Karena jika mengacu pada aturan, DBH bisa diberikan ketika sudah dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Baca juga: Stimulus untuk Dunia Usaha, Penghapusan Pph 21 hingga Keringanan KUR

Hanya saja lanjut Sri Mulyani, dirinya juga meminta kepada Pemprov DKI mengikuti instruksi pemerintah untum melakukan realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan virus corona. Sebab dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta, ibu kota memiliki anggaran belanja pegawai yang tinggi.

"APBD daerah masih banyak yang belum dilakukan perubahan. Jadi kalau dilihat seperti di DKI yang belanja pegawainya tinggi hampir Rp25 trilliun, belanja barang Rp24 triliun. Saya tahu mereka bisa melakukan realokasi dan refocusing sambil kita percepat pembayaran DBH," ujarnya dalam telekonferensi, Jumat (17/4/2020).

Baca Juga: Sri Mulyani: Skenario Terburuk, Ekonomi Bisa Tumbuh Minus 0,4%

Menurut Sri Mulyani, untuk sisa pembayaran DBH 2019 yang masih menjadi piutang Kemenkeu pada 2020 pemerintah masih menunggu audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun karena keinginan dan situasi yang mendesak maka pemerintah akan membayarkannya pada bulan ini.

"DBH 2019 ini biasanya diaudit dulu oleh BPK, kemudian dibayarkan, biasanya April disampaikan ke DPR Juli. Jadi dibayarkan pada Agustus atau September," kata Sri Mulyani.

Sementara untuk DBH tahun 2020, Mantan Direktur Pelaksana Bank Duni itu menyebut, pencairan sudah dilakukan pada kuartal I sekitar Januari-Februari 2020. Nantinya DBH kuartal berikutnya juga akan dicairkan pada bulan pertama tiap kuartalnya.

"Pak Anies minta dibayarkan duluan. Biasanya nunggu audit DPK, jadi karena sekarang urgent dibayar duluan," kata Sri Mulyani

Meskipun begitu lanjut Sri Mulyani, pemerintah akan melakukan hal ini dengan hati-hati. Sebab, target penerimaan Rp1.700 triliun di APBN 2020 kemungkinan tidak akan tercapai sehingga realisasi DBH yang dibagikan otomatis akan menurun karena virus corona.

โ€œKarena nanti perusahaan mengalami penurunan pajak. Berarti tahun 2020 ini kami akan lebih bayar. Yang dibagikan enggak seperti itu (yang dianggarkan),โ€ ucapnya.

Sebagai informasi sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta sempat menagih DBH yang belum dicairkan Kementerian Keuangan saat rapat dengan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin. Anies berujar, ada dua dana bagi hasil yang merupakan piutang Pemprov DKI di Kemenkeu.

Pertama, dana bagi hasil yang harusnya disetorkan Kemenkeu pada 2019 yang mana semula senilai Rp6,4 triliun, namun mengalami penyesuaian menjadi Rp5,1 triliun. Lalu yang kedua adalah DBH tahun 2020 yang dibagikan tahun ini untuk kuartal kedua yang sebesar Rp2,4 triliun.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini