nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Ada Pasal Imunitas, Perppu Corona Rawan Korupsi?

Taufik Fajar, Jurnalis · Rabu 13 Mei 2020 12:29 WIB
https: img.okeinfo.net content 2020 05 13 20 2213359 ada-pasal-imunitas-perppu-corona-rawan-korupsi-kXLn7GUrky.jpg Korupsi (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta kepada pemerintah untuk hati-hati dalam mengelola uang negara untuk penanganan virus corona. Mengingat, uang yang digunakan bukanlah uang yang sedikit.

Dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 (Perppu 1/2020) telah resmi disetujui sebagai Undang-Undang (UU), pemerintah sepakat menambah alokasi belanja sebesar Rp405,1 triliun.

Baca Juga: DPR Setujui Perppu Covid-19 Jadi UU, Defisit APBN 2020 Capai 5,07%

Ekonom Indef, Bhima Yudhistira Adhinegara menilai anggaran tersebut rawan diselewengkan dan dikorupsi. Menurutnya ada imunitas dalam pasal 27 Perppu 1 tahun2020.

“Oknum yang melakukan moral hazard seakan mendapatkan ruang. Ini perlu di Judicial Review di Mahkama Konstitusi,” kata dia kepada Okezone, Rabu (13/5/2020).

Adapun bunyi pasal 27 adalah ‘Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.’

Baca Juga: Perppu Corona Disahkan Jadi UU, Sri Mulyani Buka-bukaan soal Penggunaan Anggaran

Bhima melanjutkan, penyelewengan bisa terjadi di dua hal. Pertama, karena data yang tidak valid. Memunculkan lubang penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran. Kedua, pengadaan barang dan jasa yang kurang transparan. Misalnya penunjukan platform digital kartu pra-kerja.

“Pengawasan publik harus diperkuat. Jadi kalau ada bansos yang di korupsi dan disalahgunakan ya harus dilaporkan ke pihak berwajib,” tukasnya.

(fbn)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini