nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Ekonomi RI Ditarget 4,5%-5,5% Tahun Depan, Optimistis atau Realistis?

Giri Hartomo, Jurnalis · Rabu 20 Mei 2020 16:10 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2020 05 20 20 2217109 ekonomi-ri-ditarget-4-5-5-5-tahun-depan-optimistis-atau-realistis-T04d19GUKZ.jpg Ilustrasi Grafik Ekonomi. (Foto: Okezone.com/Shutterstock)

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menyampaikan kerangka ekonomi makro (KEM) dan Pokok-pokok kebijakan fiskal (PKKF) 2021 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia. Adapun kebijakan fiskal 2021 mengangkat tema Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR Kamrussamad mengatakan, asumsi yang dipakai Sri Mulyani dalam KEM dan PKKF terlalu optimis. Mengingat, belum bisa dipstikan kapan pandemi virus corona akah berakhir.

“Kami nilai terlalu optimis. Ini dikarenakan kontraksi ekonomi akibat Covd, masih terus berlangsung. Kita belum bisa memastikan krisis kesehatan akan berhenti di kuartal ketiga atau keempat 2020. Semua tergantung konsistensi pemerintah dalam menjalankan kebijakan dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi kebijakan pemerintah,” mengutip keterangan tertulis, Rabu (20/5/2020).

Baca Juga: BI: Perlambatan Ekonomi Diproyeksi Berlanjut

Menurut Kamrussamad, jika asumsi pertumbuhan ekonomi 4,5%-5,5% di 2021, berarti Indonesia tidak lagi berada pada situasi kegentingan yang memaksa. Sementara Perppu No.1/2020 memberikan waktu 3 tiga tahun pelebaran defisit tanpa batas maksimal.

Oleh karena itu, seharusnya di 2021, kerangka pemulihan ekonomi nasional difokuskan pada sektor UMKM dan sektor informal lainya. Misalnyax, alokasi pembiayaan modal kerja dengan skema bunga 0%.

Baca Juga: Covid-19 Bikin Ekonomi China, Eropa hingga Jepang Alami Kontraksi

Mengingat paparan Pemerintah dalam Postur Maktro Fiskal 2021 menempatkan investasi Pada posisi terpuruk antara 0,1%-0,4% yang mempengaruhi pendapatan negara terkoreksi, sementara beban belanja negara meningkat.

“Artinya, ada ketidaksinkronisasi antara roadmap kebijakan regulasi pemerintah melalui Perppu 1/20 dikeluarkan dengan dasar situasi kegentingan yang memaksa dengan Paparan Menteri Keuangan dalam kerangka asumsi makro dan kebijakan tahun 2021 yang seolah olah 2021 semua sudah normal hal itu tercermin dari Proyeksi Pendapatan Negara 9,90-11.00% dari PDB,” jelasnya.

Sebelumnya, Sri Mulyani menekankan, pada 2021, fokus pembangunan ditujukan pada pemulihan ekonomi, industri, pariwisata, dan investasi, reformasi sistem kesehatan nasional dan jaring pengaman sosial serta reformasi sistem ketahanan bencana. Fokus pembangunan tersebut diharapkan mampu menghidupkan kembali mesin ekonomi nasional

Dalam kesempatan itu, Menkeu mengungkapkan asumsi makro 2021 dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi 4,5-5,5% , inflasi 2.0-4,0% kemudian nilai tukar rupiah Rp14.900 serta harga minyak mentah USD40-50 per barel.

1
2
Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini