nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Perppu Corona Digugat ke MK, Sri Mulyani: Sudah Jadi Undang-Undang

Taufik Fajar, Jurnalis · Rabu 20 Mei 2020 16:39 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2020 05 20 20 2217153 perppu-corona-digugat-ke-mk-sri-mulyani-sudah-jadi-undang-undang-v7TXGLLCsu.jpeg Sri Mulyani (Okezone)

JAKARTA - Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 1 tahun 2020 digugat di Mahkamah Konstitusi. Di mana, Perppu tersebut untuk menangani dampak virus Corona atau Covid-19.

Dalam persidangan, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa Perppu nomor 1 tahun 2020 tersebut telah disahkan oleh persetujuan DPR RI menjadi Undang-Undang. Pengesahan tersebut di dalam rapat paripurna DPR RI pada Selasa 12 Mei 2020.

 Baca juga: Perppu Corona Sah Jadi UU, Mengintip Lagi Anggaran Rp405 Triliun hingga Defisit APBN

"DPR telah memberikan persetujuan untuk menetapkan RUU tentang penetapan Perppu 1 tahun 2020 menjadi UU," ujar Sri Mulyani melalui Youtube MK, Jakarta, Rabu (20/5/2020).

Dirinya mengatakan, Pemerintah telah mengesahkan persetujuan DPR tersebut melalui UU nomor 2 tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2020. Adapun UU tersebut tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19.

"(UU ini) dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan menjadi UU. Tercantum dalam lembaran negara tahun 2020 nomor 134 dan selanjutnya disebut uu no 2/2020," ujarnya.

Seperti diketahui, Lewat Perppu, pemerintah sepakat menambah alokasi belanja sebesar Rp405,1 triliun. Keputusan pemerintah yang menambah alokasi belanja membuat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 yang semula diproyeksi hanya 1,76% menjadi 5,07%.

melalui Perppu 1/2020 diharapkan dapat dirasakan manfaatnya oleh tenaga medis, masyarakat, dan pelaku usaha di sektor riil serta sektor keuangan yang meliputi usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha besar, dan koperasi secara lebih merata, antara lain mencakup:

 Baca juga: DPR Setujui Perppu Covid-19 Jadi UU, Defisit APBN 2020 Capai 5,07%

1. Anggaran tambahan untuk pencegahan Covid-19 di bidang kesehatan sebesar Rp75 triliun termasuk untuk pemberian insentif bagi tenaga medis dokter, perawat, santunan kematian, pembelian alat kesehatan termasuk Alat Pelindung Diri (APD), masker, hand sanitizer, ventilator, dan persiapan rumah sakit serta berbagai fasilitas karantina;

2. Pemerintah juga telah memperluas pemberian tambahan bantuan sosial sebesar Rp100 triliun bagi masyarakat terdampak Covid-19 yang sangat membutuhkan. Lebih dari 29 juta keluarga atau bahkan mencapai di atas 50% rakyat Indonesia menikmati bantuan pemerintah baik dalam bentuk tunai, sembako, pembebasan dan diskon listrik, hingga kartu prakerja;

3. Dengan Perpu 1/2020 Pemerintah juga mampu memberikan dukungan insentif relaksasi perpajakan, bantuan lebih dari 60 juta UMKM baik dalam bentuk penundaan cicilan, subsidi bunga dan bantuan tambahan modal kerja;

4. Pemerintah juga dapat menyusun langkah dan kebijakan dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk pelaku usaha di sektor riil dan sektor keuangan yang meliputi usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha besar, dan koperasi yang kegiatan usahanya terdampak oleh COVID-19.

Pada saat Perppu 1/2020 mulai berlaku, terdapat beberapa pasal dalam UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, UU KUP, UU BI, UU LPS, UU Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, UU Kesehatan, UU Desa, UU Pemda, UU MD3, UU PPKSK, UU APBN Tahun Anggaran 2020, dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara untuk penanganan Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan berdasarkan Perpu 1/2020.

Terdapat 24 peraturan pelaksanaan Perpu 1/2020 yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Sampai dengan 9 Mei 2020, telah diselesaikan sebanyak 14 peraturan, 8 peraturan dalam proses pembahasan, dan 2 peraturan dalam proses tahap berikutnya. Dalam rangka penanganan Covid-19 dan dampaknya, Pemerintah disamping menerbitkan Peraturan pelaksanaan Perpu 1 Tahun 2020 juga menerbitkan regulasi lain.

(rzy)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini