Komisi VII Sepakat Subsidi Listrik Rp54,5 Triliun pada 2021

Giri Hartomo, Jurnalis · Senin 29 Juni 2020 21:20 WIB
https: img.okeinfo.net content 2020 06 29 320 2238470 komisi-vii-sepakat-subsidi-listrik-rp54-5-triliun-pada-2021-u4j1ph0EPL.jpg Listrik PLN. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati besaran subsidi listrik dan minyak solar untuk tahun depan sebesar Rp54,5 triliun. Hal tersebut ditetapkan dalam pembahasan asumsi makro sektor ESDM dalam Rancangan Anggaran dan Belanja Negara (RAPBN) 2021.

Khusus untuk subsidi listrik, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengusulkan pada kisaran Rp50,47 triliun hingga Rp54,55 triliun.

Baca Juga: Menteri ESDM Kurangi Subsidi Listrik Tahun Depan

“Rentang besaran subsidi tersebut lebih rendah dibandingkan APBN 2020 sebesar Rp54,79 triliun yang mana realisasi sampai Mei 2020 Rp15,64 triliun dengan outlook hingga akhir tahun Rp58,18 triliun,” ujar Arifin, dalam keterangan Kementerian ESDM, Senin (29/6/2020).

Sementara itu, subsidi minyak solar ditetapkan Rp500 per liter. "Mudah-mudahan angka-angka ini dapat menjadi acuan dalam Nota Keuangan Presiden," harap Arifin.

Baca Juga: Presiden Sambung Listrik Gratis untuk 100.970 Rumah di Garut

Sedangkan untuk volume BBM bersubsidi disetujui sebanyak 15,79-16,30 juta Kilo Liter (KL). Rinciannya, untuk subsidi minyak tanah volumenya sebesar 480-500 ribu KL dan subsidi minyak solar sebesar 15,31-15,80 juta KL. Sementara untuk volume subsidi LPG 3 Kg ditetapkan sebesar 7,5-7,8 juta metrik ton dimana terdapat catatan untuk usulan Kementerian Keuangan sebesar 6 juta metrik ton.

"Dengan melihat kondisi lapangan dan adanya beberapa kebijakan seperti digitalisasi nozzle pada SPBU, Pemerintah berharap volume BBM bersubsidi dapat lebih efisien dan dapat lebih dikendalikan agar tepat sasaran," harap Arifin.

Sebagai informasi, angka asumsi makro sektor ESDM di atas bukan menjadi angka final, hasil kesepakatan antara Menteri ESDM dan Komisi VII DPR RI nantinya akan dibahas di Badan Anggaran DPR RI dan selanjutnya untuk disahkan oleh Presiden RI.

1
2
Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini