Cepat Sebelum Terlambat, UMKM Butuh Modal Kerja agar Kembali Bergerak

Giri Hartomo, Jurnalis · Kamis 02 Juli 2020 19:20 WIB
https: img.okezone.com content 2020 07 02 320 2240259 cepat-sebelum-terlambat-umkm-butuh-modal-kerja-agar-kembali-bergerak-Hh5QJUZKhO.jpg Pengusaha Minta Pemberian Modal Kerja Dipercepat. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menyebut pemberian kredit modal kerja sangat penting bagi para pengusaha termasuk pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Mengingat dunia usaha menjadi salah satu sektor yang terdampak Covid-19.

Ketua Umum Kadin Rosan P Roeslani mengatakan, restrukturisasi kredit memang diperlukan untuk pelaku usaha. Namun perlu ada langkah lanjutan yang dilakukan para pelaku usaha untuk bisa kembali lagi menjalankan bisnisnnya.

Baca Juga: Pengusaha Pertanyakan Dana Negara Rp30 Triliun di Himbara, untuk Apa?

“Oleh sebab itu, dibutuhkan langkah-langkah cepat, proses restrukturisasi sudah berjalan. Kami pun meminta mesti ada tahapan lanjutan yakni modal kerja yang memang dibutuhkan umkm terutama dan kepada dunia usaha,” ujarnya dalam telekonferensi , Kamis (2/7/2020).

Menurut Rosan, memang saat ini supply dan demand sedang mengalami tekanan yang begitu besar. Namun tanpa adanya kredit modal kerja, para pelaku usaha khususnya UMKM tidak akan bisa memulai kembali usahanya.

“Modal kerja dibutuhkan umkm dan pengusaha dalam kita mencoba untuk bergerak kembali, karena kita tahu walaupun supply dan demand sdg tertekan,” kata Rosan.

Baca Juga: Masyarakat Tak Lakukan Aktivitas, Ekonomi RI Hadapi Situasi Lebih Sulit

Lagipula lanjut Rosan, tanpa adanya modal kerja, stimulus sebelumnya akan percuma. Oleh karena itu, dirinya berharap kepada perbankan untuk mempercepat penyaluran kredit modal kerja kepada pengusaha UMKM.

“Tapi kalau tidak ada modal kerjanya, proses restrukturisasi yang sudah berjalan ini tidak akan lebih optimal tanpa ada suntikan modal kerja dari pihak perbankan. Karena memang tadi dari beberapa asosiasi sampaikan, sehabis restrukturisasi, pihak perbankan masih belum memberikan modal kerja kepada umkm dan juga dunia usaha,” jelasnya.

Hal ini juga sudah dilakukan oleh negara tetangga. Untuk memberikan modal kerja, pemerintah memberikan penjaminan sekitar 80%-90% sementara sisanya dari perbankan.

“Dengan adanya ini juga untuk mencegah moral hazard dan penjaminan jadi sangat penting. Dan pemerintah tidak perlu berikan likuiditas tapi penjaminan,” kata Rosan.

Menurut Rosan, hal ini sangat bisa untuk dijalani. Mengingat likuditas dari perbankan khususnya untuk golonggan buku 4 relatif tidak mengalami masalah.

“Kami menyarankan bahwa pada saat ini, kalau kita lihat likuiditasnya perbankan ini sangat baik. Kami setuju. Terutama bank bank besar seperti BUKU IV, justru kendala di bank kecil mungkin lebih mempunyai problem likuiditas,” kata Rosan.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini