Share

Gaji PNS Naik Bikin Belanja Pegawai Naik 8,4% pada 2019

Rina Anggraeni, Jurnalis · Selasa 14 Juli 2020 18:42 WIB
https: img.okezone.com content 2020 07 14 20 2246361 gaji-pns-naik-bikin-belanja-pegawai-naik-8-4-pada-2019-Mh3qFfXP8u.jpg Rupiah (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) 2019. Hasilnya, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada laporan keuangan pemerintah.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan berdasarkan LKPP 2019, realisasi belanja pegawai mencapai Rp376,07 triliun mencapai 98,56% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN 2019 sebesar Rp 381,56 triliun. Adapun realisasi tersebut naik 8,41% jika dibandingkan realisasi 2019 Rp 346,89 triliun.

"Realisasi belanja pegawai yang mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 terutama disebabkan karena adanya kenaikan gaji pokok sebesar 5%, dan penyesuaian dan pemberian Tunjangan Kinerja pada pegawai/ASN/TNI/POLRI di Kementerian Negara/Lembaga,” ujar Agung di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (14/7/2020).

Baca Juga: Virus Corona Ganggu Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2020 

Dia merinci belanja pegawai tersebut paling banyak untuk belanj pensiun dan uang tunggu PNS sebesar Rp119,48 triliun, naik 8,41% dari realisasi 2018 yang sebesar Rp110,21 triliun.

Selanjutnya, belanja pegawai tersebut juga diperuntukan gaji dan tunjangan PNS sebesar Rp 85,31 triliun. Disusul oleh gaji dan tunjangan TNI dan Polri sebesar Rp61,40 triliun dan tunjangan khusus dan belanja pegawai transito sebesar Rp 83 triliun.

"Ada juga belanja untuk gaji dan tunjangan pejabat negara sebesar Rp 1,01 triliun selama 2019, naik 47,08% dibandingkan realisasi 2018 yang hanya Rp 687,7 miliar," katanya

Baca Juga: Ada 13 Masalah dalam Laporan Keuangan Pemerintah, Ini Daftarnya 

Sementara gaji dokter pegawai tidak tetap (PTT) sebesar Rp66,69 miliar, justru turun 53,49% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai Rp143,44 miliar.

Selain itu, kenaikan belanja juga karena adanya kebijakan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR), sejalan dengan pelaksanaan agenda reformasi birokrasi dan upaya menjaga tingkat kesejahteraan aparatur negara, serta adanya kenaikan tarif dan dasar perhitungan jaminan kesehatan yang ditanggung pemerintah.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini