Kabar Baik, Bank Dunia Sebut Ekonomi Indonesia Mulai Pulih Agustus 2020

Michelle Natalia, Jurnalis · Kamis 16 Juli 2020 17:49 WIB
https: img.okezone.com content 2020 07 16 20 2247506 kabar-baik-bank-dunia-sebut-ekonomi-indonesia-mulai-pulih-agustus-2020-TWH87EWnvv.jpg Ekonomi RI (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - Perekonomian Indonesia diprediksi bisa kembali pulih pada Agustus 2020 dari dampak pandemi virus corona atau Covid-19. Namun, hal ini dilakukan jika pemerintah tepat memberikan kebijakan dalam memulihkan ekonomi Indonesia.

“Ekonomi akan kembali terbuka penuh pada Agustus (tahun ini). Terpuruknya ekonomi domestik masih dapat diselamatkan dengan reformasi," ujar Economic Prospect (IEP) Country Director World Bank Indonesia Satu Kahkonen dalam acara Indonesia Economic Prospect Report secara virtual, Kamis (16/7/2020).

Baca Juga: Bank Dunia Beri 3 Resep Pemulihan Ekonomi untuk Indonesia 

Meski pada tahun ini, Bank Dunia memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 0% dan diingatkan soal bahaya resesi. “Kami menyambut baik tindakan masif dari Pemerintah Indonesia untuk memitigasi dampak dari krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Adalah penting untuk secara efektif menerapkan paket tersebut agar dampaknya dapat dirasakan secara penuh oleh masyarakat maupun perekonomian,” ujarnya.

“Kami juga merasa terdorong dengan kegigihan Pemerintah Indonesia menggunakan krisis ini sebagai peluang dengan mempercepat berbagai reformasi penting untuk meningkatkan daya saing, yang akan menjadi dasar kuat bagi pemulihan yang lebih mantap," katanya.

Baca Juga: BI Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II Minus 4% meski Data Membaik 

Menurutnya, ada tiga reformasi kunci yang bisa diterapkan Indonesia untuk menuju masa pemulihan. Pertama, meniadakan hambatan dalam investasi asing yang kini tengah digodok dalam Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja atau Omnibus Law. Kahkonen mengatakan bahwa regulasi ini akan menjadi struktur dasar investasi yang memberi sinyal bahwa Indonesia terbuka terhadap bisnis.

"Namun, penting untuk mengatur dengan sangat baik, diaudit, sehingga hukum dapat berfungsi dengan efektif," katanya.

Kedua, reformasi BUMN untuk menggalakkan investasi. Menurutnya, masih ada kesenjangan lebar pada infrastruktur di Indonesia yang tidak bisa hanya ditutup dengan dana publik. Mobilisasi keuangan dari pihak swasta menjadi penting dan BUMN dituntut memerankan bagiannya dalam hal ini.

Ketiga, akselerasi kebijakan pajak. Penurunan ekonomi akibat pandemi akan berdampak pada pelebaran utang untuk pembiayaan belanja prioritas di masa pandemi.

"Pendapatan pajak dapat diandalkan untuk menutup kebutuhan-kebutuhan tersebut," katanya.

1
2
Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini