Sri Mulyani Buka-bukaan Sejarah LKPP dari Awal hingga Raih WTP

Natasha Oktalia, Jurnalis · Jum'at 31 Juli 2020 17:48 WIB
https: img.okezone.com content 2020 07 31 20 2255118 sri-mulyani-buka-bukaan-sejarah-lkpp-dari-awal-hingga-raih-wtp-IuCl1ziuFL.jpg Sri Mulyani (Okezone)

JAKARTA - Pemerintah terus memberikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) kepada Badan Pengawas Keuangan (BPK). Hasil laporan tersebut akan diperiksa oleh BPK untuk mendapatkan peringkat terbaik yaitu wajar tanpa pengecualian (WTP).

Namun, tahukah bagaimana sejarah LKPP tersebut?

 Baca juga: Laporan Keuangan Menko Luhut Kembali Diganjar WTP oleh BPK

Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan awal mula LKPP diserahkan ke BPK. Melalui akun instagramnya, Jakarta, Jumat (31/7/2020), dirinya mengatakan bahwa reformasi pengelolaan keuangan negara tersebut ditandai dengan lahirnya Paket UU Bidang Keuangan Negara (UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara). Di mana, telah mengubah sejarah pengelolaan keuangan negara secara holistik.⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣

⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣

Sebelumnya, laporan pengelolaan keuangan negara berbentuk Perhitungan Anggaran Negara (PAN) dengan sistem pencatatan yang masih menganut pola single entry dan cash basis, tanpa standar akuntansi dan tanpa sistem yang terintegrasi. "Sehingga tidak tau berapa posisi keuangan Pemerintah yang sesungguhnya.⁣⁣⁣⁣⁣⁣," ujarnya dalam akun tersebut.

 Baca juga: Via Online, Sri Mulyani Serahkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2019 ke BPK

LKPP saat ini telah mengalami masa metamorfosis yang panjang. Diawali dengan pembentukan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), terbitnya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), diberlakukannya sistem akuntansi pemerintah pusat, dan pengembangan kapasitas lebih dari 30.000 SDM di seluruh Kementerian atau Lembaga.⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣

⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣

"Untuk pertama kalinya, Pemerintah Pusat menerbitkan LKPP pada tahun 2004," ujarnya.

Masa pembelajaran ini sangat menantang karena BPK memberikan opini disclaimer atau tidak memberikan pendapat atas hasil pemeriksaan LKPP, berturut-turut selama 4 tahun. Barulah di tahun 2009, terjadi peningkatan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPP 2009-2015. ⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣

⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣

LKPP adalah konsolidasi atas seluruh laporan keuangan yaitu Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) yang juga terus mengalami peningkatan kualitas, dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN). "Atas usaha keras berbenah tata kelola, LKPP 2016 memperoleh opini tertinggi, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hingga saat ini," ujarnya.

Opini WTP atas LKPP 2016-2019 adalah wujud kesungguhan Pemerintah Pusat dalam mengawal akuntabilitas keuangan negara, yang dinamikanya kian hari kian kompleks. Disamping tentunya juga dengan komitmen pemerintah untuk serius menyelesaikan setiap rekomendasi atas temuan BPK RI terhadap LKPP.⁣⁣⁣⁣⁣⁣

"Inilah wujud determinasi Pemerintah Pusat untuk terus melaksanakan amanah rakyat dengan taat pada aturan hukum dan tata kelola pengelolaan keuangan negara secara baik dan benar," ujarnya.

Mendapatkan opini WTP atas LKPP bukanlah tujuan akhir. Namun memastikan bahwa setiap rupiah APBN telah dikelola dengan baik dan sebesar-besar untuk kepentingan rakyat itulah yang menjadi tujuan akhir dari pengelolaan keuangan negara.

"Ini bukan sekedar perjalanan panjang mengejar status opini. Opini WTP di satu tahun juga bukan jaminan bahwa di tahun berikutnya akan otomatis mendapatkan opini yang sama," ujarnya.

1
2
Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini