92% Anggaran Kemensos Tahun Depan Dipakai Buat Bansos

Aditya Pratama, Jurnalis · Jum'at 14 Agustus 2020 18:58 WIB
https: img.okezone.com content 2020 08 14 20 2262446 92-anggaran-kemensos-tahun-depan-dipakai-buat-bansos-iEt0lre3QK.jpg Uang Rupiah. Foto: Ilustrasi Shutterstock

JAKARTA - Anggaran Kementerian Sosial (Kemensos) pada Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2021 berjumlah Rp92,82 triliun. Angka ini turun dari anggaran tahun lalu sebesar Rp134 triliun.

Menteri Sosial Juliari Batubara mengatakan, dari rencana anggaran tersebut dilihat dari struktur anggaran sebagian besar atau 92% digunakan untuk belanja bantuan sosial (bansos) sebesar Rp85,56 triliun.

Baca Juga: Resmi! Bansos hingga Kartu Prakerja Diperpanjang, Anggarannya Rp419,3 Triliun

"Sisanya belanja pegawai 0,55%, Rp511,93 miliar, belanja modal 1,30%, Rp1,21 triliun dan belanja barang 5,97%, Rp5,54 triliun," ujar Juliari dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2021, Jumat (14/8/2020).

Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, untuk program reguler Kemensos akan terus berjalan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako dan Bantuan Sosial Tunai.

Baca Juga: Presiden Jokowi Diminta Siapkan Jurus Anti-resesi hingga Perluasan Bansos

"PKH dengan target 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan anggaran Rp28,71 triliun dan dari arahan bapak presiden program ini akan kami sempurnakan dalam rangka membantu percepatan penanggulangan stunting yang merupakan salah satu major project daripada pemerintah di tahun 2021-2024," kata dia.

Untuk program Kartu Sembako, target tahun 2021 berjumlah 18,8 juta KPM dengan anggaran Rp45,12 triliun dengan besaran Rp200.000 per KPM per bulan dari sebelumnya berjumlah Rp150.000

"Ini untuk juga menjaga daya beli memastikan bahwa konsumsi di keluarga-keluarga dengan income terbawah tetap terjaga khususnya di masa pandemi," ucap Juliari.

Untuk Bantuan Sosial Tunai akan tetap diadakan pada tahun depan. Namun, sementara ini Kemensos menganggarkan untuk jangka waktu selama enam bulan dengan besaran Rp200.000 per KPM per bulan.

"Kita ambil indeksnya agar sama dengan program kartu sembako dengan anggaran sebesar Rp12 triliun," tuturnya.

Selain itu, pemerintah juga akan meningkatkan kualitas dari data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang akan menjadi data referensi satu-satunya untuk seluruh program perlindungan dan jaminan sosial. Jumlah anggaran yang disiapkan untuk DTKS sebesar Rp1,36 triliun dengan cakupan sekitar 60% dari rumah tangga atau 42,8 juta rumah tangga yang saat ini cakupannya 40%.

"Jadi, akan kita naikkan coverage daripada datanya dari 40% menjadi 60% sehingga akan menjadi lebih banyak lagi data base yang kita miliki dengan keluarga income terendah dan juga selain itu juga dengan melakukan verifikasi dan validasi secara nasional," ujarnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini