Ditanya DPR soal Utang, Sri Mulyani Bilang Begini

Michelle Natalia, Jurnalis · Selasa 01 September 2020 16:01 WIB
https: img.okezone.com content 2020 09 01 320 2270922 ditanya-dpr-soal-utang-sri-mulyani-bilang-begini-JkpTHtzBn7.jpg Sri Mulyani (Tangkapan Telekonferensi Kemenkeu)

JAKARTA - Menjawab pertanyaan soal utang dari fraksi-fraksi DPR RI, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah sependapat dengan pandangan para DPR. Di mana, pengelolaan utang negara harus dilaksanakan dengan cermat dan hati-hati.

"Pembiayaan utang dari pasar keuangan berupa penerbitan SBN tetap dilakukan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri (global)," ucap Ani dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa (1/9/2020).

 Baca juga: Utang Pemerintah Bengkak Lagi Jadi Rp5.435 Triliun

Sebagai bagian dari langkah extraordinary dalam pembiayaan APBN 2020, pemerintah telah berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) dalam rangka pembiayaan penanganan dampak Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN).

"BI telah memberikan dukungan melalui pembelian SBN di pasar perdana dan berperan sebagai backstop/last resort. Selain itu, koordinasi pemerintah dengan BI juga dilanjutkan melalui kesepakatan berbagi beban (burden sharing) yang bersifat one-off," tambah Ani.

 Baca juga: Pembiayaan Utang Meroket 118% Jadi Rp519,2 Triliun

Dalam penerbitan SBN di dalam negeri untuk tahun 2021, lanjut dia, pemerintah akan merumuskan kesepakatan bersama dengan BI dengan tetap menjaga kredibilitas dan integritas pengelolaan ekonomi, fiskal, dan moneter.

"Kami juga sependapat dengan pandangan F-Partai Golkar, F-PKB, dan F-PKS terkait pengelolaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagai bantalan fiskal dan dukungan pembiayaan nonutang, dengan mengalokasikan penggunaan SAL sebesar Rp70,6 triliun sebagai pembiayaan lain-lain dalam APBN Tahun 2020," ungkap Ani.

Penggunaan SAL tersebut, kata dia, telah diperhitungkan dengan cermat untuk tetap sesuai dengan kebutuhan buffer cash dan sebagai bagian untuk meminimalkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

"Kami juga sepakat dengan pandangan F-PDIP terkait investasi pemerintah agar disertai indikator capaian manfaat ekonomi dan sosial yang akan diperoleh," tutur Ani.

Kebijakan investasi kepada BUMN bertujuan untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha sehingga BUMN yang bersangkutan memiliki kemampuan dalam menjalankan penugasan program prioritas, khususnya turut mendukung PEN.

"Pemberian investasi tersebut diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi serta manfaat sosial bagi masyarakat luas," pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini