Pengusaha: Lebih Urgent Memutus Penyebaran Covid-19 Dibanding Pilkada

Ferdi Rantung, Jurnalis · Selasa 22 September 2020 13:14 WIB
https: img.okezone.com content 2020 09 22 320 2281771 pengusaha-lebih-urgent-memutus-penyebaran-covid-19-dibanding-pilkada-IQaubHrCIv.jpg Pengusaha Minta Pilkada Serentak 2020 Ditunda. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Asosiasi Logistik dan Forwarding Indonesia (ALFI) mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera menunda Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Pelaku usaha khawatir Pilkada dapat menyebabkan penularan virus Covid-19 yang justru meluas.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) ALFI Akbar Djohan menyatakan bahwa penundaan Pilkada Serentak 2020 karena Pandemi Covid-19, bukan bentuk kegagalan dalam berdemokrasi. Pemerintah harus tanggap melindungi rakyat dari penularan Covid-19, jika menunda Pilkada Serentak.

Baca Juga: Muncul Desakan Pilkada Serentak 2020 Ditunda, Ini Respons KPU

“Pilkada itu kan tahapan yang orang ketemu, berkumpul, sementara pandemi kan tidak seperti itu, harus jaga jarak, harus lebih banyak di rumah. Ketika situasi Covid-19 ini belum membaik, bahkan angkanya cenderung meningkat, maka walaupun nanti memutuskan untuk menunda (Pilkada 2020) itu bukan berarti KPU gagal, Bawaslu gagal, ataupun pemerintah gagal dalam kita berdemokrasi. Justru masyarakat akan apresiasi,” ujar Akbar, Selasa (22/9/2020).

Bawaslu mencatat, selama masa pendaftaran peserta Pilkada 4-6 September lalu, terjadi 243 dugaan pelanggaran terkait aturan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Atas peristiwa ini, para pemangku kepentingan justru saling melempar persoalan.

Baca Juga: Mendagri Antisipasi Kerumunan di Penetapan dan Pengundian Paslon Pilkada

Sebagai pengawas, Bawaslu menyebut bahwa kerumunan saat masa pendaftaran merupakan tanggung jawab kepolisian. Padahal, Bawaslu sesungguhnya berwenang dalam melakukan pengawasan, teguran, serta saran dan perbaikan ketika terjadi kerumunan massa saat pendaftaran.

“Ditambah lagi di dalam rancangan aturan kampanye, KPU berencana tetap mengizinkan calon kepala daerah untuk menggelar konser sebagai salah satu metode kampanye Pilkada. Dan ini memang ada ketentuan dalam Undang-Undang dan dalam peraturan memang diatur demikian. Bagi KPU tentu tidak mudah juga menghapus bentuk-bentuk kampanye seperti konser, karena Undang-Undangnya masih sama. Ini sungguh disayangkan padahal kemarin kita mencapai rekor 4.000 kasus dalam sehari. Jadi mari kita tunda Pilkada demi kesehatan bersama," kata Direktur Utama PT Krakatau National Resources tersebut.

 Akbar menambahkan, walaupun potensi pendapatan jasa logistik juga akan tertunda. Namun, hal jauh lebih urgent memutus rantai penyebaran Covid-19.

"Artinya, dapat menyelamatkan nyawa masyarakat Indonesia dibanding pendapatan yang masih bisa didapatkan di saat Covid-19 ini hilang dari bumi Indonesia tercinta," tambahnya

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini