Segar, Jokowi Suntik Modal Rp2,1 Triliun ke Pertamina

Oktiani Endarwati, Jurnalis · Rabu 23 September 2020 15:12 WIB
https: img.okezone.com content 2020 09 23 320 2282480 seger-jokowi-suntik-modal-rp2-1-triliun-ke-pertamina-raYfdKpQuW.jpg Uang Rupiah. Foto: Ilustrasi Shutterstock

JAKARTA - Pemerintah melakukan penambahan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp2,1 triliun kepada PT Pertamina (Persero). Suntikan modal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 tahun 2020 yang diteken Presiden Joko Widodo pada 10 September 2020.

Dalam PP tersebut menjelaskan bahwa tambahan PMN ini bertujuan untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Pertamina, sehingga perlu melakukan penambahan PMN ke dalam modal saham.

Baca Juga: Ketemu Erick Thohir, Ahok: Kritik dan Saran Saya Diterima dengan Baik

Pada pasal 2 ayat 1 PP menyebutkan bahwa nilai penambahan PMN sebesar Rp2.102.881.621.404 yang disalurkan kepada Pertamina.

Dalam pasal 2 ayat 2 menjelaskan bahwa penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pengalihan Barang Milik Negara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang pengadaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, dan 2017.

"Peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan," bunyi Pasal 3 PP Nomor 50 tahun 2020.

Baca Juga: Erick Thohir Panggil Ahok Usai Bongkar Borok Pertamina, Ini 6 Faktanya

Secara rinci, anggaran sebesar Rp2,1 triliun berasal dari hasil penggunaan atau pengoperasian BMN berupa jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga eks Satuan Kerja Ditjen Minyak dan Gas Bumi senilai Rp1,3 triliun akan dialihkan kepada Pertamina.

Kemudian terdapat 15 jaringan pipas gas bumi yang terletak di berbagai daerah mulai Jakarta, Semarang, Balikpapan, Sidoarjo, Mojokerto hingga Bontang akan dialihkan pada Pertamina.

Selain itu juga ada pengalihan aset hasil penggunaan atau pengoperasian BMN berupa stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBBG) dan infrastruktur pendukung lainnya.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini