Anggota Komisi XI DPR: RUU Cipta Kerja Bangkit & Kembangkan UMKM

Feby Novalius, Jurnalis · Kamis 01 Oktober 2020 10:33 WIB
https: img.okezone.com content 2020 10 01 320 2286591 anggota-komisi-xi-dpr-ruu-cipta-kerja-bangkit-kembangkan-umkm-Dh530zzsBz.jpg UMKM (Foto: Okezone)

JAKARTA -- Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang terdampak pandemi Covid-19 akan bangkit dengan disahkannya Rancangan Undang Undang Cipta Kerja. 

“RUU Cipta Kerja memberikan berbagai insentif dan kemudahan atau stimulus sehingga membuka peluang bagi sektor UMKM untuk lebih berkembang,” papar Anggota Panja Andreas Eddy Susetyo yang juga anggota Komisi XI dari Fraksi PDI Perjuangan dalam pernyataannya, Kamis (1/10/2020). 

Andreas mengungkapkan melalui RUU Cipta kerja diharapkan mendongkrak keberadaan UMKM sehingga menjadi lebih eksis dalam perekonomian nasional, terutama di masa pandemi seperti sekarang. 

Baca Juga: RUU Cipta Kerja Segera Disahkan, Andreas Eddy: Stimulus Dongkrak UMKM 

Dengan berkembangnya UMKM diharapkan peran sektor ini sebagai penyangga utama perekonomian nasional semakin kuat. Sehingga dampak lebih dalam ancaman resesi yang diprediksi akan terjadi di Indonesia dapat diminimalisasi. 

Beberapa stimulus bagi UMKM yang tertuang di RUU Cipta Kerja misalnya memberikan kesempatan sektor usaha tumbuh lebih cepat melalui kemudahan perizinan.

Pengembangan sektor UMKM melalui RUU Cipta Kerja ini akan mengarahkan pada penyederhanaan perizinan bagi UMKM. 

Andreas mencontohkan kegiatan UMKM yang berdampak lingkungan juga akan dibantu pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun Analisis Dampak Lingkungan (Amdal). 

Baca Juga: Tinggal Menunggu Waktu, RUU Cipta Kerja Segera Disahkan DPR 

RUU Cipta Kerja diyakini bisa memberi manfaat bagi sektor usaha yang selama ini mengalami kendala. 

Antara lain izin yang berbelit-belit, izin yang terlalu banyak, proses terlalu lama dan biaya tinggi. RUU Cipta memberikan kemudahan bagi UMKM untuk mendirikan PT. 

"Caranya,  dengan menghapuskan persyaratan modal Rp50 juta. Cukup satu orang pelaku sudah bisa mendirikan UMKM berbadan hukum PT," ungkapnya. 

 

Selain itu, dalam mendirikan PT tidak memerlukan akta notaris pendirian perusahaan, hanya membutuhkan pernyataan perseroan yang dilakukan secara elektronik dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Pendekatan RUU Cipta Kerja dalam izin berusaha adalah risk based approach (pendekatan berbasis risiko). 

Adapun, selama ini pendekatannya adalah "lisence based approach"(pendekatan berbasis izin) yang berlapis-lapis, baik tingkat kantor administrasi maupun tingkat regulasi. 

“Dengan semakin mudahnya izin serta semakin murahnya biaya-biaya untuk mengurus izin itu membuat sektor usaha kembali bergairah,” ujar Andreas.

RUU Cipta Kerja juga memberikan kemudahan bagi UMKM untuk  mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang merupakan perizinan tunggal. NIB ini berlaku untuk beberapa kegiatan  seperti perizinan usaha, izin edar, SNI dan sertifikasi jaminan produk halal. 

Secara spesifik, RUU Cipta Kerja juga mengatur agar investasi yang masuk pada sektor UMKM diarahkan melalui kemitraan, sehingga keberadaan usaha skala besar bersinergi dengan pelaku UMKM. Efek lebih luas adalah meningkatkan daya saing UMKM sehingga kompetitif di pasar yang lebih luas. 

Realisasi konkret kemitraan dengan UMKM ini antara lain m program  pembinaan dan pendampingan berkelanjutan, di bidang produksi hingga pemasaran. Melalui RUU Cipta Kerja tersebut, sektor UMKM juga akan mendapat kepastian lokasi usaha di tempat fasilitas publik seperti rest area jalan tol yang selama ini didominasi usaha besar.

Akses pembiayaan yang selama ini menjadi kendala utama pelaku UMKM juga tak luput dari misi RUU ini, di antaranya fasilitas kemudahan pada akses pembiayaan. 

“Kebijakan diarahkan agar usaha mikro dan kecil dapat dijadikan jaminan kredit sehingga lembaga pembiayaan akan melihat aspek kelayakan usahanya,  tidak lagi lagi sekedar berorientasi jaminan.Bahkan akan disediakan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk membiayai kegiatan pemberdayaan dan pengembangan UMK,” papar Andreas. 

Tak ketinggalan, dalam RUU juga menyiapkan  insentif di bidang perpajakan bagi UMKM berupa kemudahan dan penyederhanaan administrasi perpajakan. 

“Selain itu, kendala pemasaran yang selama ini menjadi salah satu hambatan UMKM juga menjadi perhatian khusus melalui perluasan akses pasar. UMKM akan diupayakan mendapat akses pasar yang pasti untuk pemasaran produk dan jasa mereka misalnya akses ke bagian pengadaan barang dan jasa pemerintah, kementerian dan lembaga, serta BUMN.

“Berbagai insentif serta fasilitas kemudahan bagi UMKM dalam RUU Cipta Kerja tersebut menunjukkan keberpihakan penuh pemerintah terhadap pemberdayaan ekonomi kerakyatan di Indonesia. 

Andreas Eddy Susetyo juga mengutarakan tentang perlakuan yang setara bagi koperasi. Yakni, pengecualian SHU (Sisa Hasil Usaha) koperasi sebagai obyek pajak.

"Dengan demikian dapat mendorong koperasi untuk lebih berperan aktif pada kinerja perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan anggota," ungkap fungsionaris Partai Banteng itu.

Andreas Eddy Susetyo juga menambahkan beberapa hal terkait penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, penguatan dan pemberdayaan terhadap UMKM dan koperasi.

Andreas Eddy Susetyo juga mengurai tentang pemuatan pengaturan, yakni kriteria UMKM, pentingnya basis data tunggal UMKM, pengelolaan terpadu UMKM dan pembinaan, kemudahan persiapan usaha UMKM, kemudahan pendirian, rapat anggota dan kegiatan usaha koperasi. 

Selain itu, pemberian kebijakan untuk alokasi UMKM, perlakuan khusus kepada infrastruktur publik, yaitu jalan tol, area, rest-area, pelabuhan, dan lain-lain.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini