Jokowi Sebut Tidak Benar Perusahaan Bisa PHK Sepihak di UU Ciptaker

Giri Hartomo, Jurnalis · Jum'at 09 Oktober 2020 18:36 WIB
https: img.okezone.com content 2020 10 09 320 2291258 jokowi-sebut-tidak-benar-perusahaan-bisa-phk-sepihak-di-uu-ciptaker-eMC5ZkEira.jpg Jokowi (Setkab)

JAKARTA - Beberapa pihak khususnya para buruh dan pekerja menolak Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang baru saja disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). Karena, UU Cipta Kerja disebut merugikan para buruh khususnya yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah mengenai perusahaan yang bisa suka-suka memecat atau melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada karyawannya.

 Baca juga: UU Ciptaker Disahkan, Jokowi: Kebutuhan Atas Lapangan Kerja Mendesak

Menanggapi hal tersebut Presiden Joko Widodo mengatakan, informasi mengenai perusahaan bebas melakukan PHK pada karyawannya adalah tidak benar. Karena dalam UU tersebut, perusahaan tidak melakukan PHK secara sepihak.

"Kemudian apakah perusahaan bisa mem-PHK kapanpun secara sepihak? ini juga tidak benar. yang benar perusahaan tidak bisa me-PHK secara sepihak," ujarnya dalam acara konferensi pers secara virtual, Jumat (9/10/2020).

 Baca juga: UU Cipta Kerja, Sri Mulyani: Bangun Pondasi Kuat

Sementara itu, dalam UU Cipta Kerja, perusahaan dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK),kepada pekerja atau buruh dengan alasan. berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 bulan secara terus-menerus.

Berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menjalankan ibadah, menikah, hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya.

Bahkan, adanya larangan pemecatan kepada karyawan yang mempunyai pertalian darah atau ikatan perkawinan dengan pekerja lainnya di dalam perusahaan yang sama.

"Mendirikan, menjadi anggota dan pengurus serikat pekerja atau serikat buruh, melakukan kegiatan serikat pekerja di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama," tulis Pasal 153.

Perusahan juga dilarang memecat karyawan jika mengadukan pengusaha kepada pihak yang berwajib mengenai perbuatan pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan. Atau, berbeda paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan.

Selain itu, karyawan yang dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan tidak bisa diputuskan pekerjaannya.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini