UU Cipta Kerja Ubah Kriteria UMKM, Apa Saja?

Taufik Fajar, Jurnalis · Jum'at 09 Oktober 2020 08:43 WIB
https: img.okezone.com content 2020 10 09 455 2290833 uu-cipta-kerja-ubah-kriteria-umkm-apa-saja-oGh1uA2zAw.jpg UMKM (Foto: Okezone)

JAKARTA - DPR akhirnya mengesahkan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada Senin 5 Oktober 2020. Dalam beleid UU tersebut terdapat perubahan tentang kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM Rulli Nuryanto menyebut, pemerintah merombak kriteria ini dilakukan agar pendataan UMKM bisa lebih mudah, juga mengikuti perkembangan zaman.

"Jadi untuk perubahan memang banyak hal masukan ketika kami rapat dengan panja-panja. Seperti kriteria usaha kecil mikro dan menengah," ujar dia dalam konferensi pers virtual UU Cipta Kerja Klaster UMKM dan Koperasi, Kamis (8/10/2020) malam.

Baca Juga: Pengakuan Kepala BKPM soal UU Cipta Kerja

Menurutnya, apabila dari hasil pasal yang ada dapat memuat modal usaha, kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, atau nilai investasi, insentif dan disinsentif, penerapan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha.

Pihaknya juga sedang menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) untuk lebih merincikan kriteria bagi UMKM yang substansinya tertuang dalam UU Cipta Kerja.

"Pembahasan RPP masih berlangsung terkait dengan kriteria ini. Hal itu agar kriteria ini selain nanti bisa menjadi pedoman bagi seluruh Kementerian/Lembaga juga akan mempermudah pendataan bagi pelaku UMKM," jelas dia.

Kemudian, lanjut dia besaran omzet, aset, dan sebagainya tentu akan disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi saat ini. "Dan nanti mungkin melihat perhitungan beberapa lembaga termasuk Bank Indonesia," tandas dia.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini