Potensi Kerugian Ekonomi Indonesia akibat Stunting Rp474,9 Triliun

Dita Angga R, Jurnalis · Rabu 21 Oktober 2020 12:26 WIB
https: img.okezone.com content 2020 10 21 320 2297103 potensi-kerugian-ekonomi-indonesia-akibat-stunting-rp474-9-triliun-oSo8WgDM9s.jpg Menteri Keuangan Sri Mulyani (Foto: Instagram @SMIndrawati)

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan bahwa stunting adalah persoalan yang sangat serius di dunia dan Indonesia. Pasalnya hal ini berdampak pada kekerdilan secara fisik dan kemampuan berpikir.

“Di dunia ini 22,2% atau nyaris 1 dari 5 anak mengalami stunting. Di Indonesia kita juga mengalami persoalan yg serius. Pada tahun 2013 bahkan Indonesia memiliki 37,2% anak-kita kita yg mengalami stunting. Meskipun saat ini sudah turun pada tahun 2018 telah menjadi 30,8%,” katanya dalam rapat koordinasi teknis nasional percepatan pencegahan stunting, Rabu (21/10/2020).

 Baca juga: Menko Airlangga Ajak Pengusaha Jerman Dukung Pemulihan Ekonomi Indonesia

Dia mengingatkan bahwa hal ini harus ditangani jika Indonesia ingin menjadi negara maju di tahun 2045. Pasalnya jika tidak kerugiannya bisa mencapai ratusan triliun yakni 2 sampai 3% dari produk domestik bruto (PDB). Sementara PDB Indonesia tahun 2019 mencapai Rp15.833,9 triliun.

“Potensi kerugian akibat adanya stunting sangatlah besar. Bisa mencapai 2 hingga 3% dari produk domestik bruto (atau Rp.474,9 triliun),” ungkapnya.

 Baca juga: Sri Mulyani Akui Pemulihan Ekonomi Tertahan akibat PSBB

Sri menekankan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menurunkan angka stunting. Dimana ditargetkan pada tahun 2024 angka stunting ada pada kisaran 14%.

“Pemerintah bertekad untuk menurunkan stunting menjadi hanya 14% pada tahun 2024. Suatu target yang sangat luar biasa besar dan sangat berambisi untuk bisa menolong anak-anak Indonesia. Sehingga mereka menjadi anak-anak sehat yang akan menjadi generasi kedepan untuk membawa Indonesia menuju generasi emas,” ujarnya.

Dia juga menegaskan bahwa penanganan ini tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Namun harus dilakukan bersama-sama antara pemerintah pusat dan daerah.

“Oleh karena itu kita perlu menangani stunting secara bersama-sama. Persoalan stunting bukan persoalan satu kementerian atau satu daerah. Dia (stunting) merupakan persoalan kolektif dari seluruh kementerian/lembaga dan daerah,” pungkasnya.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini